Menkominfo: Implementasi keamanan siber hadirkan peluang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa implementasi keamanan siber di Indonesia dapat menghadirkan sejumlah peluang di sektor dunia usaha.

"Untuk merespons tantangan, implementasi keamanan siber secara holistik perlu dilakukan. Apalagi bagi dunia usaha, keamanan siber menghadirkan berbagai peluang," kata Menkominfo di Jakarta, Kamis.

Menteri Budi mengatakan, keamanan siber dapat memberikan perlindungan dari ancaman pencurian dan kebocoran data.

Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat memberikan kepercayaan terhadap ekosistem digital yang telah dibangun serta diupayakan agar terus meningkat sehingga dapat meningkatkan peluang investasi.

Tidak hanya itu, keamanan siber dapat membantu pengguna untuk sistem pertahanan yang lebih kuat sehingga memiliki peluang untuk mengatasi ancaman serangan di masa depan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber.

"Kehadiran talenta keamanan siber yang mumpuni menjadi sangat penting, terlebih saat ini dunia mengalami kekurangan tenaga keamanan siber," ujarnya.

Lebih lanjut Budi Arie menyampaikan bahwa kekurangan tenaga di bidang keamanan siber di dunia mencapai sebanyak empat juta orang pada tahun 2023.

Untuk itu, pemerintah Indonesia mengupayakan agar talenta keamanan siber terus ditingkatkan, khususnya pada bidang application security development, cloud computing security, hingga identity and access management.

Ia juga mendorong agar pemenuhan talenta di bidang keamanan siber tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, tetapi juga untuk luar negeri.

Adapun adaptasi, inovasi, dan tata kelola serta kerja sama dengan sektor swasta juga terus ditingkatkan.

Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi risiko sehingga pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat menerapkan strategi pencegahan ancaman siber bagi publik maupun keamanan nasional.

Ia menambahkan, keamanan siber yang optimal memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat.

"Selain sumber daya manusia, tata kelola keamanan siber dan ekosistem digital juga diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia," katanya.