Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah menunjuk BUMN itu sebagai pelaksana program konversi minyak tanah ke elpiji. Dirut Pertamina, Ari Sumarno, saat pembukaan orientasi wartawan migas di Jakarta, Rabu mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan tersebut kepada Menko Perekonomian. "Kita minta keputusan dan penegasan pemerintah, apakah sebagai pelaksana program konversi itu atau bukan," katanya. Menurut dia, penegasan itu diperlukan karena program itu memerlukan subsidi dalam jumlah besar. "Saat ini, dengan konsumsi sebanyak satu juta ton elpiji, Pertamina sudah merugi antara Rp2-3 triliun. Nanti, kalau program sudah berjalan dan konsumsi elpiji meningkat, apakah subsidi ini akan diganti atau tidak. Kita terus terang sulit melaksanakan program ini kalau tidak ada penegasan dari pemerintah," katanya. Selain itu, Pertamina juga telah melakukan persiapan dan melaksanakan uji coba program konversi elpiji di 500 KK di Jakarta Pusat. "Apakah persiapan-persiapan dan uji coba yang dilakukan sudah sejalan dengan program pemerintah," katanya. Meski demikian, Ari mengatakan, sebagai BUMN yang mempunyai peran sebagai "public service obligation" (PSO) akan tetap membantu pemerintah menyukseskan program tersebut. Mengenai pengurangan konsumsi minyak tanah, Ari mengatakan, Pertamina tidak bertanggung jawab atas pengurangan volume minyak tanah karena pemerintah dan DPR yang menentukan kouta BBM itu setiap tahunnya. "Sesuai aturan, tanggung jawab Pertamina hanya sampai depo tidak sampai ke konsumen. Kita tidak bertanggung jawab atas pengawasan distribusi, sudah ada BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas)," katanya. Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi elpiji asalkan Pertamina menjamin program konversi akan mengurangi konsumsi minyak tanah. Jaminan itu diperlukan karena berpotensi menyebabkan subsidi ganda yakni minyak tanah dan elpiji. (*)
Copyright © ANTARA 2006
