DKI didesak tangani kompensasi pembebasan tanah normalisasi Ciliwung

dibayar secara berbarengan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menangani kompensasi pembebasan tanah normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya penanganan banjir.

"Kiranya kompensasi pembebasan tanah dibayar secara berbarengan," kata Justin dalam rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Tahun 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Justin menjelaskan, normalisasi sungai dengan target kurang lebih enam kilometer tersebut pada tahun ini akan dilakukan tahapan pembebasan tanah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menangani pembebasan tanah dalam normalisasi Sungai Ciliwung itu agar tidak membebani masyarakat.

Terlebih, dia menemukan di lapangan adanya tindakan dari biro jasa tertentu yang dikhawatirkan membuat kesenjangan di tengah masyarakat.

Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur masih saja banyak biro-biro jasa yang memanggil masyarakat terkait pengurusan surat-surat," ujarnya.

Dengan demikian, katanya, diharapkan tindakan cepat dari Pemprov DKI mampu menekan kesenjangan antara pihak yang menggunakan biro jasa dengan mengurus sendiri.

"Karena biro jasa ini mematok 2,5 persen dari pembayaran dan saya sudah terima juga kontraknya," ujarnya.

Total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi adalah 33 km. Saat ini, normalisasi telah rampung untuk 16 km. Pekerjaan dilakukan sejak 2014.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Heru sebut normalisasi kali Ciliwung tetap dilanjutkan secara bertahap

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.

Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan normalisasi Ciliwung untuk menangani banjir di Jakarta.

"Kita harapkan bisa 500 meter, kalau misalkan lebih juga bagus," kata Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono.

Bambang menjelaskan, pengerjaan itu merupakan 500 meter dari 17 kilometer yang ditargetkan rampung pada akhir 2024.