Dahlan terbitkan edaran penataan "outsourcing" BUMN

Surat Edaran bernomor SE-06/MBU/2013 itu memuat enam poin, antara lain meminta direksi BUMN mencermati masalah outsourcing dan penyelesaian PHK pada masing-masing BUMN agar diproses sesuai dengan mekanisme korporasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya mengeluarkan surat edaran untuk melakukan penataan tenaga kerja "outsourcing" atau alihdaya di perusahaan milik negara.

"Surat Edaran bernomor SE-06/MBU/2013 itu memuat enam poin, antara lain meminta direksi BUMN mencermati masalah outsourcing dan penyelesaian PHK pada masing-masing BUMN agar diproses sesuai dengan mekanisme korporasi," kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi, dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat.

Berkaitan penyelesaian outsourcing dan PHK masing-masing BUMN berlangsung efektif dan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga seluruh BUMN diimbau berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Direksi BUMN juga diminta mengkaji sistem dan pola pengelolaan karyawan outsourcing yang memberikan kepastian hidup layak bagi karyawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan perusahaan dalam jangka panjang.

Sistem tersebut dapat merupakan bagian dari perusahaan, atau menjadi syarat dalam hal penggunaan perusahaan pemborongan.

Hal-hal yang juga perlu dikaji secara matang, menurut Faisal Halimi, dan diatur dalam surat edaran Menteri BUMN itu berupa besaran remunerasi yang tidak di bawah Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP), kesehatan dan keselamatan kerja (K-3), hak-hak normatif, program pengembangan kompetensi, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Menteri BUMN juga menginstruksikan agar direksi membentuk tim pengawasan penanganan masalah karyawan outsourcing di BUMN dengan melibatkan serikat pekerja BUMN yang bersangkutan," kata Faisal lagi.

Karena itu, seluruh BUMN segera melaporkan kepada Menteri BUMN terkait praktik, sistem, dan pola pengelolaan kesejahteraan karyawan outsourcing pada masing-masing BUMN yang mencakup besaran remunerasi dan K-3.

Selanjutnya, hak-hak normatif, program pengembangan kompetensi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditempuh; skema dan proses penyelesaian outsourcing yang sudah dilakukan secara internal berdasarkan mekanisme korporasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN Komisi IX DPR mengapresiasi keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan membuat surat instruksi atau edaran untuk seluruh direksi BUMN.

Menurut anggota Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN Poempida Hidayatulloh, keputusan Dahlan tersebut menjadi dasar pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN Komisi IX DPR oleh seluruh direksi BUMN.

Karena itu, Panja Outsourcing akan membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaannya.

Poempida juga menjelaskan, dengan telah terbit Surat Edaran Menteri BUMN tersebut bukan berarti pengawasan Panja Komisi IX DPR akan menjadi kendur.

"Kita ngin tetap melihat rekomendasi Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN ini terimplimentasi dengan baik," ujar Poempida.(*)

5 Maret 2014

saya bekerja di PT.Telkom di jawa tengah, dan di tugaskan di unit yg potensial, sekil dan kemampuan kami ketimbang pegawai yg sudah puluhan tahun bisa di bilang lebih dan masa kerja kami mulai dari 5-15Th ke atas, tapi di tahun 2014 gaji kami masih sama dengan tahun kemarin padahal UMK sudah naik dan jaminan ke sehatan malah makin parah, coba di cek ke lapangan p, dahlan.

0 0 Balas LaporkanHapus
19 Februari 2014

Yth Bpk Dahlan Iskan.
Kami tenaga kontrak di salah satu BUMN yakni BULOG. sampai saat ini (2014) masih menerima Upah kerja dibawah UMR/UMP. kami adalah UJUNG TOMBAK perusahaan dlm pelayanan

0 0 Balas LaporkanHapus
12 Januari 2014

Pa Dahlan Iskan yang terhormat saya pernah bekerja sebagai tenaga OutSouce di PLN selama 7 tahun di PLN Rayon, sewaktu ganti vendor saya di mutasi ke PLN Cabang, cuma karna tandatangan pegawai PLN yang meminta untuk mengganti saya, saya di PHK secara sepihak, padahal sebelumnya saya tidak diberikan Surat Peringatan terlebih dahulu, pengabdian saya selama 7 tahun hancur gara2 tandatangan dan pemutusan kerja secara sepihak, saya dikeluarkan pada tahun 2011 dengan alasan yang tidak kuat dan masuk akal

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Desember 2013

udah hampir 7 tahun kerja di BUMN tiap tahun pindah /ganti2 pengelola kontrak kerjanya ,bidangnya IT,tapi gaji sama dengan pencuci/pembersih WC,dan tukang sapu ,Skill kami gak ada harganya sama sekali ,gak uji kompetensi yg ada kalo mau tetep kerja silahkan kalo gak mau silahkan juga cari di tempat lain,kesehatan cuma sebatas kartu sehat dengan nama diatasnya ...

0 0 Balas LaporkanHapus
1 Desember 2013

coba bapak pelajari ,,banyak bumn tak jelas ttq petuqas kontraknya,,,
petuqas kontrak tak lebi seperti kain lap,,kalo mau kerja trima ,,konsekwensi kalau tak mau masi banyak yq minat,,,kerja ,,sampai kapan banqsa ini beruba,,,,coba liat pelindo,,,pelajari peqawai kontraknya ,,semua berlindunq dibawa,,nama koperasi,,,

0 0 Balas LaporkanHapus