MPR dorong langkah deeskalasi konflik Timur Tengah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong langkah deeskalasi atau tindakan mengurangi konflik di Timur Tengah pasca-terjadinya serangan Iran terhadap Israel.

"Ketegangan ini tidak saja berimbas pada wilayah Timur Tengah, namun berdampak global, termasuk bagi Indonesia. Bahkan kondisi ini berpotensi memantik konflik yang meluas, dengan respons militer yang masif," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, situasi Timur Tengah yang kian bergejolak berdampak destruktif pada kehidupan kemanusiaan. Perlu upaya bersama untuk meredam.

Indonesia, dalam kapasitas sebagai anggota G-20, anggota ASEAN dan negara mayoritas berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia punya tanggung jawab untuk meredakan ketegangan.

"Langkah tanggap Kementerian Luar Negeri dengan menghubungi Pemerintah Iran dan Amerika Serikat (AS), dan menyerukan deeskalasi serta solusi meja perundingan sudah tepat. Ini perlu diapresiasi," katanya menegaskan.

Menurutnya, Iran adalah salah satu negara eksportir minyak terbesar, termasuk dengan kapasitas militer yang besar. Artinya, gejolak yang terjadi akan berdimensi ekonomi dan politik sekaligus. Secara ekonomi, konflik lebih lanjut akan mengerek harga energi, ujungnya berdampak inflasi bagi negara net importir seperti Indonesia.

"Secara politik, respons militer hanya memantik respons lainnya, memicu konflik meluas, bahkan mungkin berskala global," ujarnya.

Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI itu meminta Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB bertindak lebih proaktif dan imparsial. Mendudukkan konflik ini dengan bijak serta fokus pada solusi.

Menurut dia, PBB harus melihat akar konflik secara proporsional dan holistik sehingga langkah yang diambil juga solutif dan berkelanjutan.

"Yang juga penting dan ditunggu adalah peran mediasi dan penengah konflik dari negara-negara berpengaruh pada konflik, seperti AS, Negara Arab, Uni Eropa, Rusia, dan China," katanya.

Lanjut dia, dalam konteks domestik, pemerintah juga mesti memitigasi konflik itu. Alasannya, belum diketahui skalanya akan sebesar apa dan arahnya akan kemana. Hal yang terutama adalah dampak ekonominya yang langsung terasa, naiknya harga minyak, inflasi, serta terganggunya rantai pasok global.

"Langkah penyelamatan ekonomi yang segera dan terukur menjadi prioritas, khususnya bagi UMKM dan koperasi," harapnya.