Jubir: klarifikasi resmi Australia masih ditunggu

Namun tentu karena memang yang ditunggu yang kita butuhkan adalah penjelasan resmi dari pihak pemerintah Australia, maka ya kita akan menunggu bagaimana respon atau tanggapan dari Perdana Menteri Australia , Tony Abbott terhadap surat presiden yang s

Jakarta (ANTARA News) - Klarifikasi resmi pemerintah Australia terkait informasi adanya upaya penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia pada 2009 termasuk Presiden dan Ibu Negara masih ditunggu oleh pemerintantah Indonesia meski PM Abbot telah menyampaikan penyesalan mendalam dalam sebuah sesi pertemuan dengan Parlemen Australia pada Rabu (20/11) lalu.

"Kami memang mendapat informasi saat penerimaan Perdana Menteri Belanda di Jakarta (Rabu 20/11) bahwa di Parlemen Australia, Perdana Menteri Tony Abbott menyampaikan secara tulus penyesalan yang dalam. Namun tentu karena memang yang ditunggu yang kita butuhkan adalah penjelasan resmi dari pihak pemerintah Australia, maka ya kita akan menunggu bagaimana respon atau tanggapan dari Perdana Menteri Australia , Tony Abbott terhadap surat presiden yang sudah dikirimkan semalam (Rabu malam-red)," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Julian mengatakan saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu klarifikasi resmi sambil menunda sejumlah kerjasama di beberapa bidang.

"Kami sementara dalam posisi menunggu respon atau surat ya, karena bagaimanapun dalam pandangan kami, surat resmi merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang lazim. Jadi presiden telah kirimkan surat sebagai ekspresi terhadap apa yang beliau rasakan selama ini, tentu mewakili Indonesia, kepada pemerintah Australia, dalam hal ini Perdana Menteri Tony Abbott, dan kita tunggu jawabannya," katanya.

Ditambahkannya,"Saya belum bisa memberikan pernyataan atau tanggapan secara rinci untuk mengenai sampai kapan, kami tidak bicara mengenai timeline atau tenggat waktu di sini, namun bagaimana kemudian ini berkembang mungkin itu yang akan menjadi kebijakan atau policy kita dalam hal ini.

Artinya, kalau memang ditanyakan sampai kapan mengenai pembekuan kerjasama, kerjasama tertentu itu tentu akan sangat kiat relevansinya dengan perkembangan yang kita ikuti. Jadi mudah-mudahan ada perkembangan yang positif mengenai hal ini, kami percaya bahwa pemerintah Australia memiliki itikad baik untuk menyelamatkan hubungan kedua negara yang telah terjamin sekian lama selama ini."

Dikatakan Julian,sejumlah kerjasama yang telah dan juga mungkin akan direncanakan atau akan direview.

"Sejumlah kerjasama ya, jadi tidak seluruhnya. Dan yang pasti bahwa utamanya adalah yang berkaitan dengan isu-isu intelijen atau saling tukar info dan juga tentu dalam isu keamanan atau security issue," katanya.

Sementara mengenai peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh Australia, Julian enggan menanggapi. Ia hanya mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan agar warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di Australia diharapkan tenang menyikapi hal ini.

"Sebagaimana pesan dalam pernyataan bapak presiden kemarin di sampaikan bahwa kepada seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di Australia maupun yang berada di Jakarta untuk tetap tenang, bisa menjaga diri dan waspada terhadap situasi-situasi yang memang tidak kita inginkan. Dan kami kira ini sudah disikapi oleh warga negara Indonesia. Mengenai travel warning saya tidak berkomentar itu, itu bukan urusan kami, silakan ditanyakan kepada mereka yang mengeluarkan travel warning," tegasnya.(*)