RI Ajak Belanda Kembangkan Perikanan Berkelanjutan

Jakarta, 21 November 2013 (ANTARA) -- Kunjungan Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Mark Rutte, ke Indonesia tanggal 19-22 November 2013 dalam rangka peningkatan hubungan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Perdana Menteri Mark Rutte didampingi Menteri Perdagangan Internasional dan Kerjasama Pembangunan, Lilianne Ploumen, dan Menteri Pertanian Kerajaan Belanda, Sharon Dijksma. Selain itu, rombongan Perdana Menteri juga akan diiringi oleh 15 orang perwakilan pengusaha Belanda.

Selama berada di Indonesia, Perdana Menteri, PM Mark Rutte akan melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang, serta langkah-langkah memperkuat dan memperluas kerja sama tersebut. Kedua negara menegaskan keinginannya untuk memperat kerja sama bilateral berorientasi ke masa depan dan didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghargai dan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ini, pada Rabu (20/11) telah dilaksanakan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerja Sama Perikanan dan Budidaya antara Pemerintah RI – Belanda. Pemerintah RI diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif C. Sutardjo, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili Menteri Pertanian Sharon Dijksma. Penandatanganan disaksikan oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Kerajaan Belanda di Istana Negara.

“Hari ini, Kamis (21/11) Menteri Pertanian Kerajaan Belanda direncanakan akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka membahas tindak lanjut Kerja Sama Perikanan dan Budidaya RI-Belanda. Dimana Pemerintah RI mengajak Belanda untuk mengembangkan perikanan berkelanjutan. Demikian disampaikan Anang Noegroho, Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga KKP (Puskita KKP) di Jakarta. Anang menjelaskan, kerja sama Kelautan dan Perikanan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan dalam kerangka Working Group on Agriculture, Fisheries and Forestry (WGAFF). Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap produk perikanan yang aman dan berkualitas di pasar domestik. Kerja sama yang ditawarkan dalam bentuk work packages meliputi Pengurangan post-harvest losses pada perikanan tangkap melalui handling practices, kedua Meningkatkan produksi perikanan budidaya air tawar berdasarkan sustainability dan Good Aquaculture Practices (GAP) dan ketiga meningkatkan distribusi dan pemasaran ikan dan produk perikanan. “Kerjasama juga meliputi peningkatan value added produk perikanan untuk pasar domestik, Public awareness akan pentingnya ikan konsumsi, peningkatan kapabilitas laboratorium terutama laboratorium swasta untuk peningkatan analisa mengenai quality control hasil perikanan dan terakhir, peningkatan pengendalian mutu hasil perikanan untuk pasar domestik,” paparnya.

Ditambahkan, sidang WGAFF ke 16 telah dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 31 Oktober - 1 November 2013. Pertemuan tersebut diantaranya membahas perkembangan kerja sama food traceability, capacity building inspection fishery products Indonesia, Value Capture Fishery, dan Fish Data Collection Analysis. Tim Belanda yang dikoordinasikan Wageningen University juga telah melaksanakan Inception Phase untuk menyusun Fisheries and Aquaculture for Food Security Project. “Tim juga telah melakukan serangkaian pertemuan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di KKP dan kunjungan lapang ke calon lokasi proyek,” jelasnya. Tim Belanda, kata Anang, juga telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja, pada tanggal 16 Oktober 2013. Dalam pertemuan tersebut, Sjarief menegaskan bahwa KKP telah memiliki program serupa dengan work packages yang ditawarkan oleh Pemerintah Belanda, meskipun dalam kemasan yang berbeda. Oleh sebab itu, kedua pihak akan mensinergikan program-program kerja agar dapat diimplementasikan secara bersamaan sebagai suatu kesatuan. Lebih lanjut, Sjarief menginformasikan bahwa budget allocation akan bersumber dari masing-masing pihak, namun akan dilaksanakan secara paralel. “KKP telah memiliki alokasi dana sesuai programnya dan tidak akan mengajukan grant kepada pihak Belanda, sehingga pendanaan tersebut dapat digunakan untuk bantuan atau investasi kepada swasta,” katanya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan