Kemenko Perekonomian siapkan mitigasi imbas konflik Timur Tengah

Tentunya menjaga defisit dalam rentang diperbolehkan oleh undang-undang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyiapkan langkah mitigasi untuk meredam dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama pascaserangan Iran ke Israel pada Sabtu malam (13/4).

"Tentu berbagai skenario sudah dibahas. Tentunya menjaga defisit dalam rentang diperbolehkan oleh undang-undang," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dari sisi perekonomian, kata Airlangga, terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan Iran.

Ia mengatakan Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi simpul penting ekspedisi minyak global yang membutuhkan mitigasi atas dampak konflik di Timur Tengah terhadap peningkatan biaya angkut atau freight cost sektor pelayaran.

"Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz menjadi penting karena Selat Hormuz itu ada 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah sekitar 27 ribu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat dengan pertumbuhan 5 persen dan inflasi terkendali.

Menurut Airlangga, neraca perdagangan Indonesia juga masih surplus dengan cadangan devisa mencapai 136 miliar dolar AS.

"Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan," katanya.

Mitigasi yang kini dilakukan adalah menjaga aset investasi yang aman di saat kondisi ekonomi dunia terguncang oleh geopolitik, kata Airlangga menambahkan.

"Tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini US dolar, emas, nikel, yang juga mengalami kenaikan," katanya.

Menurut Airlangga nilai tukar dan indeks harga saham global mengalami pelemahan.

"Tapi Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak," ujarnya.