Legislator: Pemerintah tak perlu emosional hadapi Australia

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fachri Hamzah meminta pemerintah tidak perlu emosional dalam menghadapi penyadapan yang dilakukan Australia tetapi harus instrospeksi atas berbagai kekurangan internal.

"Sebetulnya saya tak menghendaki pemerintah yang emosional tapi yang rasional," kata anggota DPR F-PKS Fachri Hamzah di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menarik Dubes RI untuk kembali ke Indonesia. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah Australia yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat negara lainnya.

Lebih lanjut Fachri menjelaskan pemerintah Indonesia, harus mengklarifikasi bocoran Snoden tersebut.

"Tanya dong BIN, bagaimana dengan Lemsaneg, apakah sudah bekerja dengan baik ?, kenapa ini bisa terjadi ?," kata Fachri.

Menurut Fachri harusnya pemerintah bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Presiden Obama dengan Kanselir Merkel yang akhirnya saling mengakuinya.

Fachri menjelaskan dalam dunia intelejen, kegiatan saling sadap merupakan hal biasa.

"Kita harusnya punya sistim yang bekerja dengan baik agar tak bisa diinfiltrasi oleh negara lain," kata Fachri.

Menurut Fachri Presiden SBY harusnya lebih dari sekedar marah, yang dilakukan presiden memastikan agar semua aparat bisa bekerja dengan baik.

Sebelumnya terungkap adanya aktivitas penyadapan telepon terhadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia lainnya oleh badan intelijen Australia DSD (kini berubah menjadi Australian Signal Directorate).

Atas kejadian tersebut pemerintah Indonesia akhirnya menarik Dubes RI di Australia sebagai bentuk protes atas tindakan penyadapan negeri kangguru tersebut.(*)