Perusahaan tak ikut Jamsostek didenda Rp5 miliar

Bagi Perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya dalam Jamsostek itu ada sanksinya. Denda Rp5 miliar atau kurungan penjara 2 tahun,"

Pekanbaru (ANTARA News) - Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Jamsostek Amri Yusuf mengatakan perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam Jamsostek akan didenda Rp5 miliar atau kurungan penjara selama 2 tahun.

"Bagi Perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya dalam Jamsostek itu ada sanksinya. Denda Rp5 miliar atau kurungan penjara 2 tahun," kata Amri Yusuf d Pekanbaru, Rabu.

Jamsostek meskipun akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, tetap melayani jaminan sosial terhadap tenaga kerja. Hal ini disebabkan transformasi nantinya akan menjadi BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan sendiri dimulai 1 Januari 2013, langsung bertransformasi dari Askes. Hal ini disebabkan proses peralihannya tidak memakan waktu lama karena sistim Askes sendiri telah terkelola dengan baik.

Sedangkan untuk BPJS ketenagakerjaan akan melalui transformasi dua tahap. Tahap pertama perlu dilakukan dulu perubahan badan hukum dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhitung 1 Januari 2014 berdasarkan badan hukum publik.

Kemudian tahap kedua diperlukan waktu 1,5 tahun untuk mempersiapkan program pensiun. Program ini harus disiapkan sebaik mungkin diantaranya pembiayaan, mekanisme pembayaran jaminan, besaran iuran, dan mekanisme pengelolaannya

Jadi harus ada regulasi khusus yang mengatur hal ini. Menurut Pemerintah dan DPR. Waktu 1,5 tahun dianggap cukup," kata Amri Yusuf.

Namun menurutnya bukan berarti program lan tidak jalan. Program Jamsostek seperti Kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua tetap jalan.

PT Jamsostek (Persero) dari waktu ke waktu kian memperlihatkan eksistensinya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beraset Rp 150 Triliun lebih ini telah siap menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sesuai Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek (Persero) secara resmi akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhitung 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi selambat-lambatnya 1 Juli 2015.

Kesiapan ini menurut Direktur Umum dan SDM Jamsostek Amri Yusuf telah diorasikan oleh Kepala Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero) Sumbar Riau Rizani Usman di Riau sendiri. (*)