Pemkab Sleman lakukan penyesuaian sistem kerja ASN pascacuti bersama

Pelaksanaan sistem tersebut tentunya dengan beberapa ketentuan, ....

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB No. 01 Tahun 2024 terkait dengan kelonggaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di beberapa instansi untuk melaksanakan work from home (WFH) pada tanggal 16 dan 17 April.

"Penyesuaian dan kelonggaran ini untuk mendukung kelancaran arus balik dan mengantisipasi potensi kepadatan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional yang digunakan pemudik," kata Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Eka Suryo Prihantoro di Sleman, Senin.

Pj. Sekda Kabupaten Sleman atas nama Bupati Sleman mengeluarkan SE Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Eka Suryo mengatakan bahwa SE ini untuk mengatur pegawai ASN yang mudik keluar daerah dan jauh, yang kesulitan menempuh perjalanan balik karena kemacetan lalu lintas di sepanjang ruas jalan arus baliknya.

Keberadaan SE ini, lanjut dia, mengatur pemberlakuan sistem kerja dapat dilakukan melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (WFH).

"Pelaksanaan sistem tersebut tentunya dengan beberapa ketentuan, yaitu hanya dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 16 dan 17 April, kepala perangkat daerah mengatur pelaksanaan sistem kerja WFH dengan ketentuan persentase jumlah pegawai paling banyak 50 persen," katanya.

Menurut dia, ketentuan paling banyak 50 persen itu hanya berlaku untuk perangkat daerah yang melaksanakan tugas layanan administrasi pemerintahan seperti perumus kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi.

"Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaksana tugas layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan," katanya.

Untuk pelaksana tugas layanan masyarakat terkait dengan kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar sistem menerapkan 100 persen WFO.

Beberapa kepala perangkat daerah di Pemkab Sleman menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada ASN di lingkungan kerja mereka yang melaporkan terkendala untuk kembali dari tempat mudiknya luar daerah.

Rata-rata ASN yang mudik luar daerah dan jauh jaraknya telah merencanakan jauh hari sebelumnya dan sudah mengantisipasi jadwal kembali dengan memperhitungkan potensi penuhnya sarana transportasi maupun kemacetan lalu lintas.

"Walaupun demikian, kami akan terus pantau sampai hari Selasa (16/4) besok," kata Eka.

Untuk RSUD, baik RSUD Sleman maupun RSUD Prambanan, dan seluruh puskesmas di wilayah Sleman, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Cahya Purnama, tetap masuk secara penuh.

"Sebagai ganti tidak mendapatkan kesempatan libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2024, akan diberikan kompensasi dalam bentuk pengambilan cuti tahunan yang akan diatur agar pelayanan tetap berjalan dengan baik," katanya.

Terkait dengan pengawasan dan pengendalian penerapan SE tersebut, kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman Budi Pramono, akan dipantau secara administratif melalui catatan e-presensi Kabupaten Sleman.

"Selain itu, juga dilakukan pemantauan langsung bersama perangkat daerah terkait di kantor-kantor dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang akan kami pilih secara acak," kata Budi Pramono.