Para pemimpin UE dan G7 desak upaya cegah eskalasi di Timur Tengah

Jakarta (ANTARA) - Para pemimpin Uni Eropa (UE) dan Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) pada Minggu (14/4) menyerukan agar mencegah eskalasi lebih lanjut dari situasi di Timur Tengah menyusul serangan balasan Iran terhadap Israel.

"Segalanya harus dilakukan demi mencegah eskalasi regional lebih lanjut. Pertumpahan darah harus dihindari. Kami akan terus mengikuti situasi ini dengan saksama bersama mitra-mitra kami," kata Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, di media sosial sebagaimana dilansir Xinhua, dikutip di Jakarta, Senin.

Sementara, "Semua pihak harus menahan diri agar tidak menimbulkan eskalasi lebih lanjut dan berupaya untuk memulihkan stabilitas di kawasan ini," kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di media sosial.

Seraya menyerukan kepada "semua pihak untuk berusaha semaksimal mungkin menahan diri," kata Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, di media sosial bahwa "ini adalah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Ia menyatakan, dia telah mengadakan pertemuan luar biasa para menteri luar negeri UE pada 16 April "untuk berkontribusi pada upaya deeskalasi dan keamanan kawasan tersebut."

Usai berkumpul dalam pertemuan virtual pada Minggu, para pemimpin G7 menyerukan deeskalasi dan pengendalian diri kepada semua pihak.

Dalam sebuah pernyataan bersama, para pemimpin G7 menekankan "perlunya menghindari eskalasi lebih lanjut, menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang bertujuan memperburuk ketegangan di kawasan tersebut."

"Untuk itu, G7 menyerukan diakhirinya krisis di Gaza melalui penghentian permusuhan dan pembebasan sandera (Israel) oleh Hamas. Para pemimpin G7 juga berjanji untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina," kata pernyataan tersebut.

G7 terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Jepang, ditambah dengan perwakilan-perwakilan tinggi Uni Eropa.

Iran dan kelompok-kelompok bersenjata sekutunya melancarkan serangan drone dan rudal yang terkoordinasi ke Israel pada Sabtu (13/4) malam.

Misi Permanen Iran untuk PBB mengatakan, aksi militer negara itu terhadap Israel didasarkan pada Pasal 51 Piagam PBB mengenai hak yang sah untuk membela diri dan sebagai tanggapan atas serangan mematikan Israel terhadap konsulat Iran di Suriah pada 1 April lalu.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, pada Minggu mengatakan bahwa Iran, pada saat ini, tidak lagi berusaha untuk melanjutkan operasi militer balasannya terhadap Israel.