Jakarta (ANTARA News) - Tender pengadaan kompor gas yang prosesnya dimulai pada Juni lalu hingga kini masih terhambat setelah proses prakualifikasi selesai pada awal Juli karena menunggu kejelasan anggaran dari pemerintah. Deputi Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, Muzni Djalil ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, membenarkan bahwa proses penawaran oleh 24 perusahan yang lolos prakualifikasi belum bisa dilakukan karena belum jelasnya berapa anggaran yang bakal disediakan pemerintah. Pihak Kemenkop UKM, lanjutnya, sudah mengusulkan kepada Departemen Keuangan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp80 miliar bagi pengadaan 420 ribu kompor gas. Anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan 10 juta lebih tungku briket batubara. Namun karena ternyata permintaan masyarakat terhadap briket tidak menunjukkan respon positif, akhirnya pemerintah mengalihkan anggaran tersebut untuk pengadaan kompor gas. "Kami sudah usulkan perubahan alokasi anggaran tersebut kepada Departeman Keuangan dan tinggal menunggu keputusan mereka," katanya. Dikatakannya, jika masalah anggaran tersebut belum jelas maka pihaknya juga belum bisa meneruskan tender pengadaan kompor gas tersebut. Pihak Kemenkop UKM sendiri telah memberitahukan kepada peserta tender bahwa tender baru akan dilanjutkan jika sudah ada kejelasan mengenai berapa besar anggaran yang disiapkan pemerintah. Proses pengadaan kompor gas dimulai dengan undangan kepada para kontraktor yang berminat untuk mendaftarkan diri. Dari proses seleksi terhadap para pendaftar yang mencapai 33 perusahaan itu, 24 di antaranya dinyatakan lulus prakualifikasi. Ke-24 perusahaan itu 65 persen berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek. Sisanya berasal dari Bandung, dan Jawa Timur. Duapuluh empat perusahaan peserta tender tersebut antara lain, PT Sinar Teran Logam Jaya, PT Pindad (Bandung), PT Blue Gas Indonesia, PT Maspion, PT Rinnai Indonesia, PT Sanken Arga Dwipa (Jabodetabek),PT Arto Metal Internasional (Sidoarjo, Jatim). Pengadaan kompor gas ini dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi minyak tanah. Kompor gas tersebut rencananya akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang masih menggunakan kompor gas. Dengan menggunakan gas, subsidi yang ditanggung pemerintah menjadi berkurang dibanding dengan subsidi dalam bentuk minyak tanah.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
