Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menggunakan data lama mengenai kemiskinan dan pengangguran dalam pidato kenegaraannya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (23/8), kata Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra."Datanya tetap, karena memang belum ada perubahan," kata Yusril di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.Sejumlah kalangan menilai, data kemiskinan dan pengangguran yang dibacakan Presiden pada saat pidato kenegaraan di Rapat Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2006 tidak tepat, karena hanya menyampaikan data lama hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2005.Data yang disampaikan Presiden itu menyebutkan angka kemiskinan dan pengangguran menurun, padahal menurut sejumlah pengamat ekonomi, jika Presiden menggunakan data terbaru akhir 2005 atau awal 2006, maka data tersebut menunjukkan kondisi sebaliknya akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Oktober 2005.Dijelaskan Yusril, Presiden memang belum bisa dan belum akan menggunakan data kemiskinan dan pengangguran yang terbaru, karena BPS akan mengumumkannya pada September 2006."Data BPS baru keluar September besok. Pemerintah sendiri tidak dapat data itu sebelum BPS keluarkan secara resmi," katanya.Dikatakannya, data BPS yang dipakai dalam pidato Presiden itu sebenarnya data murni, yang penilaian baik tidaknya tergantung subyektivitas penggunanya. "Saya lihat data BPS itu obyektif, tetapi mereka yang menggunakan data BPS itu bisa subyektif. Kalau orang senang, ia akan bilang bagus. Kalau kurang, dia bilang kurang bagus," demikian Yusril. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
