"Bila perlu di setiap kecamatan nantinya ada koperasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan semuanya harus maju," tegas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut di Malang, Minggu.
Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan agar Dinas Tenbaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) daerah itu menggandeng Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Selain menggandeng Dinas Koperasi dan UKM, lanjutnya, kedua instansi itu juga harus rajin turun ke daerah-daerah, terutama yang menjadi wilayah kantong TKI di Kabupaten Malang.
Saat ini, kata Rendra, sudah ada koperasi TKI yang sukses mengembangkan usahanya, yakni koperasi TKI di Kecamatan Kalipare, bahkan asetnya sudah mencapai miliaran rupiah.
Dengan mendirikan koperasi, ujarnya, diharapkan uang yang dikirimkan dari luar negeri ke Malang bisa aman dan berkembang, sehingga budaya konsumtif bisa dikurangi.
"Uang yang bergulir lewat koperasi itu pun tidak hanya bisa dinikmati oleh anggota TKI saja, tapi juga masyarakat di sekitarnya," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Malang Djaka Ritamtama mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius kepada para TKI tersebut, di antaranya sudah secara rutin memberikan pelatihan dan bimbingan agar para mantan TKI ini bisa membuka wirausaha baru.
Pelatihan yang diberikan kepada para mantan TKI itu di antaranya membuat kue, menjahit hingga tata rias. "Harapannya, para mantan TKI ini bisa langsung membuka usaha sendiri, meski hal itu bukan perkara mudah," tandasnya.
Djaka juga berharap para TKI asal Kabupaten Malang itu tidak selamanya bekerja di negeri orang dan pada saatnya nanti tetap kembali ke Tanah Air, sehingga para TKI yang purna ini harus dibekali dengan berbagai keterampilan.
Jumlah uang yang masuk ke Pemkab Malang dari para TKI yang bekerja di luar negeri selama 2013 (data hingga Oktober) mencapai Rp187 miliar.
Daerah kantong TKI di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Bantur, Ampelgading, Donomulyo, Gondanglegi, Sumberpucung, Sumbermanjing, Dampit, Turen, dan Bululawang.
Djaka menambahkan bantuan yang diberikan kepada para mantan TKI itu tidak hanya berupa pelatihan, tapi juga berbentuk peralatan. Untuk menciptakan wirausaha baru di lingkungan para mantan TKI itu Pemkab Malang mengucurkan dana sebesar Rp2 miliar per tahun.
"Kami ingin para TKI yang kembali ke Tanah Air itu nanti tidak menghabiskan uangnya untuk kebutuhan konsumtif yang tidak perlu, tapi bisa diwujudkan dalam usaha sebagai bekal masa tuanya," tegas Djaka.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
