Bawaslu diminta ungkap partai tawarkan mobil

Ini tentu membahayakan penyelenggaraan pemilu karena sudah ada upaya menggerus netralitas."

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia Said Salahudin mendesak Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad untuk mengungkap partai politik yang menawari mobil mewah kepadanya.

"Pengakuan Ketua Bawaslu bahwa dirinya pernah ditawari satu unit mobil mewah oleh seseorang yang mengaku utusan ketua partai politik tertentu sangat mengejutkan. Ini adalah persoalan serius," kata Said Salahudin dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pengakuan itu bisa menimbulkan berbagai dugaan dan menjurus fitnah terhadap partai-partai peserta Pemilu 2014.

Dugaan pertama, katanya, ada partai yang berupaya menjinakkan lembaga pengawas pemilu.

"Motifnya, bisa karena partai politik atau pengurusnya tengah berurusan dengan Bawaslu atau karena memiliki agenda untuk melakukan kecurangan pada Pemilu 2014," katanya.

Penawaran mobil mewah kepada Ketua Bawaslu itu memunculkan dugaan bahwa hal serupa juga bisa terjadi pada lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

Menurut Said, kalau bawaslu yang perannya tidak signifikan mengatur partai politik peserta pemilu saja diimingi-imingi mobil mewah, bisa jadi iming-iming suap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih besar lagi.

"Ini tentu membahayakan penyelenggaraan pemilu karena sudah ada upaya menggerus netralitas dan independensi penyelenggara pemilu," ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, agar publik tidak menduga-duga partai politik mana yang memiliki niat tidak baik dalam pemilu, maka bawaslu perlu menjelaskan dugaan upaya suap itu secara terbuka.

"Siapa yang mengirim, siapa ketua partai yang menyuruh, Ketua Bawaslu harus berani menyebutkan. Bila perlu laporkan ke KPK. Bawaslu periode sebelumnya pernah mengalami upaya penyuapan dan langsung lapor ke KPK," katanya.

Said mengatakan bila Bawaslu tidak berani mengungkap persoalan itu secara transparan, hal itu bisa menimbulkan fitnah dan menurunkan kepercayaan publik kepada partai politik.

"Kalau pemilih sudah tidak percaya kepada pserta pemilu, tentu tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 akan menurun," katanya.