Tjahjo: kritik SBY ke Jokowi manuver politik

Perlu kesabaran revolusioner. Harus hati-hati. Jangan tergesa-gesa mengumumkan."

Batam (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Tjahyo Kumolo, menilai bahwa kritik yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, merupakan manuver politik.

"Ya, itu manuver, bagian dari manuver jangka panjang," katanya seusai membuka rapat kerja daerah PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Sabtu.

Tjahjo mengemukakan hal itu berkaitan dengan komentar SBY kepada mitra kepala negara/pemerintahan negara sahabat bahwa kemacetan di Jakarta adalah tanggung jawab kepala daerah setempat.

Ia mengatakan, pernyataan SBY itu tidak hanya sebagai kepala negara, melainkan juga terkait dengan jabatannya sebagai ketua umum partai politik, yakni Partai Demokrat.

Apalagi, ia mengemukakan, dalam hasil penelitian beberapa lembaga survei mengunggulkan Jokowi sebagai calon presiden dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014, sehingga membuat lawan politiknya jengah.

Berkaitan calon presiden PDI Perjuangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014, ia mengatakan, partainya masih mencermati gelagat dinamika partai lain dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam survei yang dilakukan internal dan eksternal partai, ia menyatakan, ada lima nama yang muncul diunggulkan menjadi Presiden 2014-2019, dan ada dua orang kader PDI Perjuangan, yaitu Jokowi bersama Megawati Soekarnoputri.

Meski begitu, Tjahjo menyatakan, partainya belum mau mengerucutkan nama yang akan diusung dalam Pilpres 2014.

"Perlu kesabaran revolusioner. Harus hati-hati,. Jangan tergesa-gesa mengumumkan," kata dia.

Tjahjo menyatakan, khawatir jika mengumumkan capres terlalu dini, maka calonnnya akan menjadi sasaran tembak partai lain, seperti yang terjadi pada Jokowi.

"Tidak tanggung-tanggung, Presiden juga," katanya.

Ketua Umum PDI Perjuangan, menurut dia, yang akan menentukan siapa calon presiden dalam Pilpres 2014.

"Diserahkan kepada ketua umum," demikian Tjahjo Kumolo. (*)