DPR sesalkan polisi tak bisa cegah rusuh di MK

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli mempertanyakan sekaligus menyesalkan tak adanya tindakan aparat keamanan, dalam hal ini Kepolisian untuk mencegah terjadinya kerusuhan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin.

"Dari tayangan media elektronik terlihat dengan jelas. Ada aparat polisi yang melihat perusakan oleh sekelompok orang di MK saat terjadi kerusuhan. Yang menjadi pertanyaan saya mengapa aparat yang berada di ruang tersebut tidak bertindak cepat mengamankan mereka (perusuh). Bahkan terlihat sikap aparat seolah-olah takut dengan aksi kekerasan tersebut," kata Pieter di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, sejak awal intelejen Kepolisian harusnya sudah mendeteksi hal ini."Bahwa sebagian orang yang hadir dalam sidang adalah orang-orang yang sengaja disiapkan untuk melakukan perbuatan itu. Seharusnya ada tindakan antisipatif," kata politisi Partai Demokrat itu.

Menurut dia, rekaman video dan tayangan elektronik tersebut dapat menjadi bukti bagi Polri guna memeriksa siapa saja yang bertugas di MK kemarin.

"Saya minta kepada Kapolda, bahkan Kapolri untuk mempelajari rekaman video tersebut. Selanjutnya memerintahkan Propam Polri untuk memeriksa personel yang bertugas dan bertanggung jawab di MK saat itu, memberikan sanksi bahkan mencopot jabatannya," kata anggota DPR RI dari dapil Malang Raya itu.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan semua pihak harus terlibat menjaga serta melindungi integritas MK. "Jangan sampai ada kesan adanya upaya-upaya untuk mendelegitimasi MK," ujar dia.

Pieter berharap, kejadian serupa jangan terulang kembali. Kesekjenan MK bekerja sama dengan aparat Kepolisian khususnya intelejen Kepolisian agar sidang-sidang selanjutnya di MK berjalan dengan baik tanpa ada gangguan maupun intimidasi dari pihak-pihak yang berperkara.

"Sekali lagi saya ingatkan kejadian tersebut harus diusut hingga tuntas. Siapa pun yang terlibat harus ditindak dan aparat yang tidak tegas dan tidak mampu menjalankan tugas dengan benar menjaga integritas Lembaga dan Institusinya harus diperiksa, diberi sanksi bahkan bila perlu dicopot," tegas Pieter.