AFMGM merupakan wadah penting bagi dialog tingkat tinggi kerja sama bank sentral dan kementerian keuangan di kawasan.....
Jakarta (ANTARA) - Bank sentral dan kementerian keuangan di negara ASEAN sepakat untuk terus melanjutkan tiga agenda prioritas dari Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, dalam rangkaian ASEAN 2024.
Kesepakatan tersebut mengemuka pada pelaksanaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (the ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting/AFMGM) ke-11 di Luang Prabang, Laos.
Baca juga: Menteri Keuangan ASEAN tetapkan visi baru ASEAN Single Window
Bank of Lao PDR (BOL) dan Lao PDR Ministry of Finance menjadi penyelenggara pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta. Turut hadir Timor Leste selaku observer.
Tiga agenda yang diinisiasi oleh Indonesia di ASEAN pada 2023 yang terus berlanjut tersebut, adalah perluasan kerja sama konektivitas pembayaran regional atau Regional Payment Connectivity (RPC), penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di ASEAN atau ASEAN Local Currency Transaction (LCT), serta upaya Indonesia untuk melakukan penyempurnaan mandat komite kerja (Working Committee) ASEAN.
RPC yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman terus berkembang di bawah Keketuaan ASEAN Laos 2024. Hal tersebut ditandai dengan terus bertambahnya negara yang tertarik untuk bergabung dalam kerjasama konektivitas pembayaran regional.
Erwin menuturkan saat ini, negara yang telah bergabung dalam kerja sama RPC adalah Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Laos.
Baca juga: RI dukung aksi iklim dan reformasi ekonomi untuk masa depan hijau
Hal itu diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran lintas negara sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengurangi biaya transaksi perdagangan, mendorong pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal, serta mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar.
Upaya Indonesia untuk melakukan penyempurnaan mandat komite kerja ASEAN memiliki tujuan untuk menjadikan komite kerja ASEAN lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, memperkuat kerja sama regional, serta mencapai integrasi dan stabilitas keuangan.
Pada AFMGM ke-11, para menteri dan gubernur bank sentral mengesahkan Pedoman Tingkat Tinggi dan Kerangka Acuan Penyesuaian Mandat Komite Kerja ASEAN. Saat ini dua komite kerja telah menyelesaikan penyesuaian mandatnya, yaitu komite kerja yang menangani pengembangan sistem pembayaran (Working Committee-Payment and Settlement System/WC-PSS) dan pengembangan liberalisasi neraca modal (Working Committee-Capital Account Liberalisation/WC-CAL).
Baca juga: RI bantu pelatihan di Laos untuk pertemuan menkeu dan bank sentral
Dalam pertemuan ini, dihasilkan pernyataan bersama tingkat menteri (Joint Ministrial Statement) yang mencakup kesepakatan mengenai progres dan pencapaian pada priority economic deliverables di bawah Keketuaan Laos di ASEAN dengan tema ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience.
Agenda prioritas tersebut menekankan upaya mendorong penguatan ASEAN Community, meningkatkan kerja sama untuk penguatan konektivitas dan resiliensi ASEAN, mendorong konektivitas infrastruktur, serta memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra eksternal dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN pada dinamika perubahan arsitektur regional.
Pada akhir rangkaian pertemuan AFMGM, Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025 menyampaikan rencana pelaksanaan pertemuan AFMGM berikutnya pada April 2025 di Kuala Lumpur.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024