Pemerintah optimistis APBN-P 2013 sesuai target

APBN kita akan kurang lebih sesuai dengan target,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah optimistis APBN P 2013 tetap terkendali dan sesuai target meski kondisi perekonomian di dunia dan kawasan masih tak menentu.

"APBN kita akan kurang lebih sesuai dengan target," katanya dalam konferensi pers di Kantor Presien Jakarta.

Menurut dia, seusai rapat kabinet paripurna terkait implementasi APBN P 2013 yang dimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, target APBN P 2013 masih dalam jangkauan.

Ia mengatakan, sampai per 11 November pendapatan negara telah mencapai Rp1.432 triliun dan diperkirakan dari target APBN 2013 sebesar Rp 1.502 triliun. .

Sedangkan belanja pada periode yang sama telah mencapai Rp1.658,9 triliun dari total blanja APBN P sebesar 1.726 triliun. Untuk itu, ia menyakini defisit anggaran diperkirakan sekitar 2,3 -- 2,4 persen sesuai dengan APBN P 2013.

Sementara itu kuota BBM bersubsidi sebesar 48 juta kilo liter diperkirakan tidak akan terlampaui. Hal ini mengingat realisasi kuota hingga Oktober baru mencapai 33 juta kilo liter. Hingga akhir tahun diperkirakan sekitar 46,6 juta kilo liter.

Menurut dia, kebijakan menaikan harga telah mampu mengerem konsumsi BBM bersubsidi, sehingga tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Padahal, menurut dia, selama ini kuota BBM bersubsidi selalu terlampaui.

Sementara itu, menurut dia, defisit neraca transaksi berjalan juga terkendali. Defisit pada kuartal II sebesar 9,9 miliar dolar AS, namun pada kuartal III turun menjadi 8,4 miliar dolar AS.

Menkeu menyakini defisit neraca berjalan pada akhir tahun dapat berada di bawah 8,4 miliar dolar AS, seiring dengan dua paket kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan laju impor dan mempromosikan ekspor.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi menurut menkeu, diperkirakan sekitar 5,6 -- 5,8 persen.

Sementara itu dalam rapat kabinet paripurna tersebut, menurut dia, Presiden tetap meminta kepada jajarannya untuk tetap waspada terhadap kondisi perekonomian, dan tidak saja responsif namun juga menciptakan kebijakan yang antisipatif.(*)