Peran "Law Center" DPD mendukung kinerja anggota

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anang Prihantoro mengibaratkan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD sebagai the parliamentary library (the library of parliament) atau perpustakaan parlemen.

Perpustakaan parlemen tersebut adalah perpustakaan kerja yang menyediakan jasa penelitian untuk anggota DPD dan staf parlemen, juga repositori informasi utama dan sumber daya penelitian untuk kegiatan keparlemenan, kata Anang dalam keterangan tertulis DPD yang diterima di Jakarta, Kamis.

"The parliamentary library yang kami bentuk ini untuk mendukung peran DPD. Memasuki tahun keempat saat ini, Law Center DPD menjalin kerjasama dengan 35 perguruan tinggi. Kerjasama tersebut, selain sebagai upaya pengembangan daerah, juga sebagai interface hubungan pusat-daerah,” sambungn senator asal Lampung tersebut di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Interface itu diartikan sebagai sebuah titik bertemunya perbedaan kepentingan dan juga sebagai metafora untuk perbatasan antarkepentingan.

Anang telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PPUU DPD dalam Sidang Paripurna DPD. Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) memimpin acara bersama wakilnya, La Ode Ida (senator asal Sulawesi Tenggara).

Law Center DPD terbentuk berdasarkan keputusan DPD nomor 17/DPD/2009 tentang pengembangan pusat perancangan kebijakan dan informasi hukum pusat-daerah yang perannya sebagai law center.

Perpustakaan Parlemen Australia, Canberra, misalnya, merupakan bagian Departemen Pelayanan Parlemen (Senate dan House of Representatives) yang menyediakan layanan kepada senator, anggota, staf mereka, staf departemen parlemen, dan gubernur jenderal. Layanan perpustakaan yang pertama kalinya dikirim ke parlemen federal tahun 1901 dan hingga kini terus menerus memberikan dukungan signifikan kepada parlemen dan proses demokrasi.

Di Parlemen Kanada, Perpustakaan Parlemen (Bibliotheque du Parlement) adalah repositori informasi utama dan sumber daya penelitian. Sedangkan Perpustakaan Parlemen dan Referensi, Penelitian, Dokumentasi, dan Informasi Service (LARRDIS) di Parlemen India berusaha up-to-date dan lengkap. LARRDIS menyediakan bahan referensi tentang langkah-langkah legislatif.

Untuk mendorong perguruan tinggi sebagai pusat riset sebagai satu dari tiga tri darma perguruan tinggi, maka Law Center DPD dan sejumlah perguruan tinggi bekerjasama menyelenggarakan workshop dan rapat kerja di The Sultan Hotel, Jakarta, 22-24 Oktober 2013. Hasil substansinya ialah penguatan kelembagaan Law Center DPD, memfokuskan program pada isu strategis, serta penyempurnaan rencana strategis.