DPR minta pemerintah perkuat pengamanan sistem komunikasi

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah memperkuat pengamanan sistem komunikasi dalam negeri untuk menghindari terjadi penyadapan oleh pihak asing.

"Respon Indonesia yang paling mungkin segera dilakukan yaitu memperkuat sistem pengamanan komunikasi sekaligus fungsi kontra intelijen," kata Mahfudz saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Langkah tersebut menurut dia untuk meminimalisir terjadinya tindakan spionase dan penyadapan yang dilakukan pihak asing.

Dia menilai reaksi dan respon pemerintah Indonesia setelah terjadinya penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat sudah keras.

Namun, pada akhirnya menurut dia, Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki bukti konkret terkait penyadapan itu.

"Reaksi pemerintah Indonesia tidak seperti yang dilakukan Jerman yang mengirim utusannya bertemu Snowden untuk mendapatkan bukti-bukti penyadapan yang dilakukan AS terhadap Jerman," ujarnya.

Dia mengatakan reaksi yang dilakukan pemerintah hanya berdasarkan informasi pihak ketiga yaitu data dari Snowden yang dirilis ke media. Karena itu menurut dia perlu langkah strategis setelah pernyataan keras disampaikan pemerintah Indonesia terkait penyadapan.

"Secara diplomatik reaksi keras itu sudah disampaikan namun pertanyaannya setelah itu apa yang mau dilakukan," tegasnya.