Pj Gubernur Aceh ajak lembaga nasional bersinergi untuk pembangunan

Banda Aceh (ANTARA) - Penjabat Gubernur Aceh Bustami mengajak lembaga nasional di Aceh untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi agar pelaksanaan berbagai proyek nasional yang dibangun di provinsi ini berjalan lancar.

"Kalau ada kendala dan hambatan dalam pembangunan proyek strategis nasional mari kita bicarakan," kata Bustami dalam keterangannya, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Bustami usai menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan lembaga nasional atau balai terkait perkembangan proyek strategis nasional di Aceh.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, dan Kepala BPKS Sabang.

Bustami menyampaikan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memantau perkembangan pengerjaan proyek nasional yang ada di Aceh. Pasalnya, selain pimpinan daerah, ia juga perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh.

Dia menyebutkan saat ini terdapat dua proyek strategis nasional di Aceh yang perlu dikebut dan harus selesai dalam tahun ini.

Dua proyek tersebut yakni penuntasan pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) dan pembangunan Waduk Keurutoe di Aceh Utara.

"Dua proyek itu direncanakan bisa diresmikan Presiden saat datang ke Aceh pada momentum pembukaan PON," ujar Bustami.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Heru Setiawan melaporkan perkembangan pembangunan Waduk Keureuto saat ini progresnya sudah 90 persen, ditargetkan selesai pada semester pertama 2024.

Meskipun demikian, masih terdapat dua kendala dalam penyelesaian bendungan tersebut, yaitu penetapan lokasi batas lahan dengan perusahaan swasta dan satu kuburan yang ahli warisnya tidak mau direlokasi.

Heru juga melaporkan perkembangan Waduk Rukoh di Kabupaten Pidie. Progres pembangunannya sudah 74 persen dan ditargetkan rampung pada Agustus 2024.

"Kendalanya juga sama yaitu pembebasan lahan. Berharap dokumen penetapan lokasi bisa segera diterbitkan gubernur agar bisa dilakukan pembayaran ganti rugi," kata Heru.

Selain persoalan pembangunan waduk, sejumlah proyek nasional lainnya seperti jalan tol, jalan nasional, dan pembangunan venue PON juga dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing kepala lembaga nasional yang ada di Aceh.