Banda Aceh (ANTARA) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh mengajak pemerintah daerah (pemda) agar terus meningkatkan dukungan dalam penanganan dan penurunan stunting di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Kepala BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani dan menurunkan angka stunting. Penanganan dan penurunan angka stunting tersebut membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
Baca juga: BKKBN Aceh optimistis target stunting 14 persen tercapai pada 2024
"Kami terus mengajak pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap penanganan dan penurunan angka stunting di Provinsi Aceh. BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak," kata Safrina Salim.
Ia menyebutkan prevalensi stunting di Aceh hanya turun 1,8 persen dari 31,2 pada 2022 menjadi 29,4 persen pada 2023. Sedangkan target prevalensi stunting secara nasional pada 2024 sebesar 14 persen.
"Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja bersama, sehingga Aceh dan Indonesia pada umumnya bisa melahirkan generasi emas pada 2045," kata Safrina Salim.
Baca juga: Ketua TP PKK: Penurunan stunting jadi PR pertama bagi Aceh
Menurut dia, stunting ini tidak hanya terkait pada pertumbuhan badan anak, tetapi juga kecerdasan atau intelektual anak. Kunci menangani stunting ada pada seribu hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, dia mengajak semuanya ikut terlibat menangani stunting.
Safrina Salim mengatakan dengan meningkatnya dukungan pemerintah daerah, maka penanganan dan penurunan stunting dapat dipacu, sehingga prevalensi stunting pada 2024 sebesar 14 persen dapat terpenuhi.
Baca juga: BKKBN minta Aceh gotong royong turunkan stunting lewat BAAS
"Kami juga terus meningkatkan sinergisitas, baik dengan pemerintah daerah maupun para pemangku kebijakan agar angka stunting di Aceh turun hingga seperti yang diharapkan," ujarnya.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024