Anggota BAKN minta Presiden respon laporan BPK

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eva Kusuma Sundari meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespon laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan uang negara hingga Rp56,98 triliun untuk semester I Tahun 2013.

"Laporan BPK menegaskan sinyalemen bahwa korupsi meluas, memburuk, makin canggih selain disengaja karena kebanyakan akibat SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang lemah," kata Eva di Jakarta, Selasa.

"Temuan BPK itu mengkonfirmasi temuan PPATK maupun KPK. Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan harus merespon serius terutama dengan memperingatkan kementerian-kementerian yang permasalahannya berulang-ulang terus selama bertahun-tahun termasuk beberapa BUMN," kata Eva.

Ia menyebutkan, Presiden SBY harus turun tangan melakukan pembenahan di hulu (sebagai penyebab persoalan) terutama terkait kebijakan-kebijakan administrasi pemerintahan.

"Misalnya pengawasan internal lembaga-lembaga, perbaikan koordinasi antar lembaga untuk pengawasan terhadap lingkungan. Presiden harus memadamkan api, supaya asap-asap persoalan akuntabilitas keuangan pemerintah semakin baik," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, hal lain yang bisa ditindaklanjuti oleh Presiden SBY adalah temuan BPK soal DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung yang menunjukkan pencemaran luar biasa akibat pembuangan limbah pabrik-pabrik sejak di hulu di Jawa Barat hingga muara Ciliwung.

"Penyelesaian kasus ini melibatkan antar provinsi, antar kementerian, yang akan dapat dibereskan melalui koordinasi di bawah presiden," kata Eva.