KKP sebut program yang dimiliki jadikan nelayan sebagai prioritas

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa kesejahteraan nelayan menjadi prioritasnya, nelayan sudah harus menjadi subjek utama dalam membangun sektor kelautan perikanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan program yang dimiliki kementerian telah menjadikan nelayan sebagai prioritas serta menjadi subyek utama dalam membangun sektor kelautan dan perikanan.

“Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa kesejahteraan nelayan menjadi prioritasnya, nelayan sudah harus menjadi subjek utama dalam membangun sektor kelautan perikanan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Tb Haeru Rahayu kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Lewat program strategis KKP yang terbingkai dalam ekonomi biru diharapkan nelayan bakal berdaya saing, inovatif serta memegang prinsip ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup jangka panjang.

Salah satu bentuk intervensi utama KKP, dalam mewujudkan nelayan yang sejahtera, lanjut Tebe sapaan akrabnya, adalah melalui pembangunan kampung nelayan modern.

“Kampung nelayan yang identik dengan lokasi yang kumuh dan kotor, dirombak menjadi tempat ang tidak bau, bersih dan sehat,” ujarnya pula.

Adapun pada 2023 KKP telah berhasil membangun kampung nelayan modern (kalamo) desa Samber-Binyeri, Papua serta kampung nelayan modern di Pulau Pasaran, Lampung.

Terobosan lain juga dilakukan, salah satunya lewat kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2023 tentang PIT yang bertujuan menambah penerimaan negara lewat pungutan PNBP sektor kelautan perikanan.

“Peningkatan penerimaan PNBP yang manfaatnya akan dikembalikan lagi kepada nelayan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujarnya pula.

Adapun peningkatan kesejahteraan nelayan dilakukan melalui berbagi program seperti bantuan pemerintah dan pemberdayaan nelayan serta berbagai pendampingan lainnya.

KKP memiliki program ekonomi biru yang terdiri dari lima cakupan, yaitu perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Baca juga: KKP siapkan kampung nelayan modern di Rembang, Jawa Tengah
Baca juga: Menteri PANRB apresiasi program berdampak KKP
Baca juga: KKP sesuaikan harga pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi