Wamendikbud: kurikulum baru didanai tiga sumber

Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru."

Jakarta (ANTARA News) - Pembiayaan kurikulum baru mulai tahun ajaran 2014 akan didanai melalui tiga sumber, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah, dan dana alokasi khusus (DAK), kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.

"Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru," kata Musliar Kasim di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tidak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini.

"Semester satu tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester dua mulai Januari," katanya.

Musliar mengatakan, untuk penggandaan buku akan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sebagian dari DAK. "Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku".

Musliar menyebutkan dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp580 ribu dan Rp710 ribu, jika digunakan untuk membeli buku mencapai Rp70 ribu, sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp1 juta. "Kami transfer lebih kurang Rp800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil, tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar," ujarnya.

Sementara, lanjut Musliar, untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun, kata dia, daerah juga diharapkan berpartisipasi.

Dia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.

"Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kita minta dan kita arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi," katanya.

Ia menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan Kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. "Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri," katanya. (Z003/Z002)