Kemenperin fasilitasi 150 IKM di NTB dapatkan sertifikat TKDN

Sertifikasi TKDN untuk industri kecil ini gratis, sederhana dan cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu lima hari kerja.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian memfasilitasi 150 industri kecil menengah (IKM) di Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Kamis, mengatakan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada industri kecil, pihaknya menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi TKDN untuk industri kecil.

Salah satu kegiatan tersebut dilakukan di NTB pada 3-4 April yang diikuti 150 pelaku IKM yang berdomisili di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, serta Kabupaten Lombok Timur.

"Sertifikasi TKDN untuk industri kecil ini gratis, sederhana dan cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu lima hari kerja. Semua proses dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara daring,” katanya.

Ia menyampaikan pihaknya secara khusus menyasar pendampingan IKM di wilayah NTB, karena pada penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesian (Gernas BBI) tahun ini, Kemenperin ditunjuk sebagai campaign manager yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis merupakan bagian dari rangkaian pembinaan Gernas.

Sebelumnya, Ditjen IKMA telah menyelenggarakan delapan sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan Sertifikasi TKDN industri kecil di delapan kota, serta kabupaten sepanjang 2023.

Direktorat yang dipimpinnya juga menggelar asistensi bagi pelaku industri kecil yang kesulitan dalam mengajukan permohonan sertifikasi. Semua upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sektor industri di Tanah Air.

Selain itu menurutnya kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, sejalan dengan Gernas BBI dengan target sebanyak 30 juta UMKM atau IKM masuk ke pasar digital, serta memiliki nilai transaksi penjualan sebesar Rp50 miliar per daerah.