Akademisi: "Mismatch" SDM ekonomi syariah masih jadi tantangan

Ada mismatch antara supply dari alumni-alumni pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dengan apa yang dibutuhkan (demand) oleh industri ekonomi dan keuangan syariah.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Nur Hidayah memandang bahwa kondisi "mismatch" atau ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

"Ada mismatch antara supply dari alumni-alumni pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dengan apa yang dibutuhkan (demand) oleh industri ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Nur mengatakan bahwa kebanyakan dari lulusan program studi di rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah dapat dikatakan belum siap pakai karena kurang memiliki kompetensi seperti yang dibutuhkan industri.

"Atau bahasa yang populer adalah belum ada 'link and match' yang kuat antara perguruan tinggi dengan industri di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah," ujar dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Merujuk pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Nur menyebutkan bahwa jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya sekitar 231 orang di tahun 2018.

Masih merujuk pada MEKSI 2019-2024, berdasarkan pemaparan data statistik perbankan syariah, diketahui hanya 9,1 persen pegawai bank syariah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Dengan kata lain, mayoritas pegawai bank syariah diisi oleh lulusan ekonomi konvensional, bahkan lulusan non-ekonomi.

"Terjadi disparitas kualifikasi dan kompetensi pegawai pada industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang mampu diserap hanya sekitar 10 persen, sementara sekitar 90 persen SDM yang bekerja di sektor ini bukan berasal dari lulusan prodi ekonomi dan keuangan syariah," kata dia lagi.

Nur menilai, para lulusan dari rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih belum dilengkapi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh industri. Program studi-program studi (prodi) ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), juga belum banyak membekali mahasiswanya mengenai kemampuan analisa kritis dan teknikal.

Selain itu, lulusan ekonomi dan keuangan syariah juga perlu memiliki kemampuan digital yang mumpuni sehingga dapat memenuhi tuntutan industri yang saat ini gencar melakukan transformasi digital.

"Jadi menurut saya ini problem yang mungkin perlu kita selesaikan secara bersama dengan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan seterusnya. Namun tentu saja pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk meng-address problematika SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur pula.
Baca juga: Wapres: Perluas pembiayaan UMKM dan bisnis pesantren
Baca juga: Wapres: Rangkul kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi syariah