Mendagri: perlu perbaikan saluran aspirasi pemilu 2014

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan perlu perbaikan saluran aspirasi masyarakat secara maksimal menjelang penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014.

Menteri Dalam Negeri dalam keterangan tertulis yang diperoleh di Jakarta, Minggu, menyebutkan menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2014, diperlukan upaya masikmal perbaikan saluran aspirasi masyarakat yang melibatkan upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketertiban masyarakat, kata Gamawan, merupakan salah satu upaya yang harus dioptimalkan perwujudannya.

Selain itu, juga perlu dilakukan pendidikan dan pemahaman karakter bangsa, pengembangan nilai budaya daerah yang baik, peningkatan peran para tokoh masyarakat, serta mengembangkan dialog dengan pengelola media sehingga menjadi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban serta stabilitas di pusat dan daerah.

Untuk lebih mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan skala nasional, Gamawan pun mengimbau agar seluruh intansi pemerintahan pusat dan daerah mampu menjalani sinergitas dan meningkatkan efektivitas fungsi lintas sektoral.

Hal itu merupakan upaya dalam menanggulangi serta pengantisipasi gejolak konflik serta menjamin keberlangsungan proses politik yang demokratis berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014.

Berangkat dari pengalaman pelaksanaan Pemilu 2009, prediksi mengenai gangguan dan hambatan yang cukup menonjol yang turut mewarnai penyelenggaraan pemilu umum mendatang, perlu dilakukan evaluasi (peninjauan) terhadap gangguan dan hambata,n antara lain pada pelaksanaan kampanye.

Penyelenggaraan pemilu 2014, katanya, perlu diantisipasi kemungkinan munculnya konflik, baik konflik horizontal antara warga masyarakat atau kelompok masyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah.

"Sebab, bila hal ini terjadi maka akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, dapat menimbulkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah," kata Gamawan.

Berdasarkan pantauan Kementrian Dalam Negeri yang dihimpun dari Laporan Situasi Daerah dan dipantau melalui Pusat Komunikasi dan Informasi, sepanjang periode 2010--2012 terekam 298 peristiwa konflik.

Eskalasi konflik cenderung meningkat hingga akhir 2012. Pada akhir 2012, terjadi 128 perisitiwa konflik, meningkat dibanding konflik 2010 sebanyak 93 peristiwa dan 77 peristiwa konflik pada tahun 2011.

Peristiwa konflik tersebut didominasi oleh konflik horizontal, bentrokan antarwarga, dan bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan budaya.

Untuk itu, upaya pencegahan dini harus dikedepankan agar konflik dapat diatasi pada tahap awal dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.(*)