Tentunya, BPH Migas dapat mengawasi (BBM) agar tepat sasaran dan tepat guna...
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mensosialisasikan pentingnya regulasi surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) akan mempermudah pemangku kepentingan meningkatkan akuntabilitas pendistribusian BBM subsidi dan memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat.
"Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 ini semakin memberikan penjelasan secara detail tentang tahapan dan mekanisme penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite," katanya dalam kegiatan "Sinergisitas BPH Migas Bersama DPR RI", di Makassar, Sulsel, Selasa (2/4).
Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan surat rekomendasi tersebut dapat diberikan kepada konsumen pengguna, terutama sektor perikanan, pertanian, serta usaha mikro di Kota Makassar, sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.
"Sektor-sektor tersebut tentu membutuhkan energi, salah satunya BBM. Melalui peraturan yang baru ini, BPH Migas berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Makassar, agar ekonominya lebih meningkat lagi," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Andi Wittiri berharap BPH Migas dapat melakukan pengawasan ketersediaan dan pendistribusian BBM, khususnya saat periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2024.
"Tentunya, BPH Migas dapat mengawasi (BBM) agar tepat sasaran dan tepat guna, karena sangat dibutuhkan masyarakat termasuk di Sulawesi Selatan ini," katanya pula.
Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga I Gusti Bagus Suteja mengapresiasi kegiatan rutin yang dilakukan BPH Migas.
Sosialisasi tersebut sangat diharapkan dalam penyaluran JBT solar maupun JBKP pertalite agar tepat sasaran ke masyarakat, serta, mendukung mobilisasi masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Pemantauan terminal BBM
Pada hari yang sama, Iwan juga melakukan pemantauan lapangan ke Integrated Terminal Makassar dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Makassar.
Menurut dia, hasil pantauan menunjukkan penyediaan dan pendistribusian BBM periode RAFI 2024 di Kota Makassar dalam kondisi aman.
"Coverage day di Integrated Terminal Makassar di atas rata-rata dari berbagai jenis bahan bakar. Sampai dengan akhir masa satgas, insya Allah kebutuhan di wilayah Sulawesi terjaga, tercukupi, tidak ada masalah," katanya lagi.
Iwan mengingatkan kembali apabila masyarakat menemukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM, dapat menyampaikannya melalui Helpdesk BPH Migas di nomor WhatsApp 0812 3000 0136.
Sedangkan, Bagus Suteja mengatakan pihaknya juga telah membentuk satuan tugas (satgas) sejak 25 Maret 2024 dan akan berakhir pada 21 April 2024.
"Selama masa satgas, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan stok yang memadai bagi masyarakat dan melakukan build up stock ke penyalur. Serta, melakukan berbagai promo untuk masyarakat agar perayaan hari raya bisa berjalan baik dan lancar," ujarnya.
Turut mendampingi kegiatan, Sales Area Manager Retail Sulawesi Selatan dan Barat Pertamina Patra Niaga Henry Eko.
Baca juga: BPH Migas uji coba aplikasi surat rekomendasi untuk nelayan di Cirebon
Baca juga: BPH Migas uji coba surat rekomendasi berbasis teknologi informasi
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
