KKP Bantu Perikanan Sulbar Rp 26 Miliar

Mamuju, 10/11 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus memberikan dukungan anggaran baik APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Di antaranya untuk Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2013 KKP telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 26.148.535.400,-. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kunjungan kerja di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Minggu (10/11).

Anggaran KKP tersebut diperuntukan untuk program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap sebanyak 115 KUB senilai Rp 11,5 Milyar, PUMP Perikanan Budidaya untuk 73 kelompok senilai Rp 4,7 Milyar serta PUMP P2HP sebanyak 43 kelompok senilai Rp 2,1 Milyar, bantuan Kapal Inka Mina berukuran 30 GT sebanyak 3 unit senilai Rp 4,5 Milyar dan pemberian Sertifikat hak atas Tanah Nelayan untuk 500 bidang tanah. Provinsi Sulbar juga mendapatkan bantuan 6.429 kartu nelayan serta pengadaan 2 paket bibit rumput laut senilai Rp 30 juta. "Bantuan KKP tersebut dimanfaatkan juga untuk pengadaan 1 unit sarana prasarana penunjang program mina wisata senilai Rp 4 Milyar, dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kelautan perikanan senilai Rp 1,09 Milyar serta pengadaan sarana pemasaran, sarana SRD, Cold Storage dan pabrik es senilai Rp 3,4 Milyar,” jelasnya.

Menurut Sharif, terkait program pemberdayaan dan kewirausahaan masyarakat, KKP mempunyai berbagai program yang dapat dimanfaatkan masyarakat perikanan. Di antaranya, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) serta Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan. Untuk pembanguan pesisir, KKP telah menggulirkan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) serta Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Sedangkan untuk pengembangan sarana dan prasarana, KKP telah menggulirkan Bantuan kapal perikanan, pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan, rehabilitasi BBIP, pengadaan paket peralatan sistem rantai dingin serta pengembangan sistem perbenihan ikan. “KKP juga memberikan dukungan tenaga penyuluh perikanan yang ditempatkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Potensi Besar

Sharif menjelaskan, Indonesia memiliki potensi sangat besar di sektor kelautan dan perikanan, dan dapat diandalkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun, atau setara dengan 10 kali APBN 2012. Namun demikian, potensi yang dikelola diperkirakan masih kurang dari 10 persen. Bahkan menurut studi McKinsey Global Institute, diproyeksikan ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar ke-7 dunia pada tahun 2030. "Menurut McKinsey, 4 sektor yang menjadi penopang utama ekonomi Indonesia ke depan adalah sumber daya, hasil pertanian, perikanan, dan jasa. Bahkan sektor jasa, konsumen, pertanian dan perikanan, serta sumber daya alam diperkirakan tumbuh pesat lebih dari 1,8 triliun dollar AS.,” jelasnya.

KKP tandas Sharif, telah merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program. Tujuan utamanya di antaranya untuk, meningkatkan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk, serta meningkatkan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketertelusuran (traceability) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku ikan untuk konsumsi dan industri. Tujuan lain adalah mengembangkan sumber dayamanusia kelautan dan perikanan, meningkatkan penguatan iptek kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya. Program KKP juga tertuju pada konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim serta memperkuat pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. “Kebijakan KKP tersebut diakselerasikan melalui strategi industrialisasi dengan pendekatan ekonomi biru,” paparnya.

Menurut Sharif, industrialisasi pada hakikatnya adalah peningkatan nilai tambah sedangkan ekonomi biru melengkapinya melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, nilai ekonomi sektor kelautan dan perikanan akan tergarap optimal dan di sisi lain daya dukung lingkungan dapat terjaga keberlanjutannya. Namun pembangunan masih dihadapkan pada ragam kendala dan tantangan. Di antaranya, masih adanya kemiskinan, keterbatasan akses permodalan, konflik antar pelaku usaha, keterbatasan penguasaan teknologi, degradasi lingkungan pesisir dan lautan serta terjadinya perubahan iklim. “Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut tidak untuk membuat kita patah semangat tetapi justru menjadi pemacu untuk semakin menjalin harmoni, sinergi, dan bekerja keras. Kita pun dituntut makin kreatif dan inovatif di tengah lingkungan dan permasalahan yang juga bergerak dinamis. Terlebih lagi tuntutan dunia internasional terhadap pengelolaan sumber daya ikan dan kelautan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan juga semakin ketat dan kencang,” tambahnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan