Stafsus Presiden dan Menko Polhukam berkomitmen jaga integritas Papua

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar Billy Mambrasar dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk berkolaborasi terus menjaga keamanan dan stabilitas Papua di bawah kedaulatan NKRI.

Dalam kesempatan audiensi dengan Hadi Tjahjanto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (2/4), Billy memaparkan upayanya dalam mendorong percepatan pembangunan Papua berbasis kesejahteraan masyarakat.

"Dalam perjalanan hampir lima tahun ini, satu hal yang menjadi konsentrasi kami adalah permalasahan sumber daya manusia, baik di Papua sendiri maupun di daerah terluar lainnya,” kata Billy dalam keterangan tertulisnya diterima, Kamis.

Oleh karena itu, dia menjalankan berbagai inovasi yang mengacu pada pengelolaan dan pembinaan SDM, mulai dari Yayasan Kitong Bisa Foundation (Kitong Bisa Foundation/KBF), Manajemen Talenta Pemuda Nasional (MANTAP) bersama Dirjen Otda Kemendagri, Petani Milenial bersama Kementan, Sistem Aspirasi Nyata Desa Indonesia (SINDI) bersama Bappenas, dan Papua Youth Creative Hub bersama BIN dan PUPR, yang juga akan dibangun di beberapa titik lainnya.

Billy Mambrasar, yang selama ini juga bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam membangun Papua, kemudian meminta masukan dan arahan dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 21 Februari 2024.

Menurut Hadi, apa yang telah dilakukan Billy bersama rekan-rekannya sudah tempat sasaran karena pendekatan pemerintah untuk menjaga Papua harus dimulai dari SDM.

Selain itu, ujar Hadi, diperlukan juga pendekatan dari tanah dan masalah pertanahan.

"Tanah dalam arti begini, perang suku sering terjadi salah satunya karena perebutan tanah adat. Penyewaan tanah adat oleh investor asing juga dapat menjadi polemik di ujung jika tidak ada kejelasan kepemilikan tanah," ujar dia.

Oleh sebab itu, Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, mengatakan bahwa dirinya benar-benar mengurus penyerahan sertifikat tanah adat untuk masyarakat adat Papua.

"Selain sertifikasi tanah adat, perlu ada juga yang mendesain tata ruang agar setiap lahan di kota/kabupaten jelas peruntukan dan penggunaannya, tidak ada lagi lahan tani yang dibangun gedung dan lain sebagainya. Kalau ada tata ruang yang benar, otomatis akan mendorong perekonomian daerah, kita minimalisasi adanya penyalahgunaan lahan," tutur Hadi.

Baca juga: Kapolda West Sepik-PNG dan Polda Papua jajaki kerjasama atasi narkoba

Ia kemudian berpesan agar Billy terus mengawal program Petani Milenial yang sudah berjalan, untuk membantu para petani Papua memasarkan berbagai produknya seperti nanas, markisa, dan keladi.

"Satu hal lagi yang perlu kita kawal sungguh-sungguh adalah Dana Otsus. Bagaimana cara membuka keran-nya agar sampai ke bawah, terdistribusikan sebagaimana mestinya. Saya senang kalau diskusi sama anak muda seperti ini, semangat dan energi-nya besar," ucap Hadi.

Menanggapi hal tersebut, Billy menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Hadi.

Billy menegaskan bahwa sampai kapan pun, Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari NKRI dan itu perlu dijaga serta diperjuangkan bersama.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kita saksikan langsung komitmen dan perhatian besar terhadap Papua. Sampai hari ini, Pak Jokowi tercatat sudah melakukan kunjungan kerja ke Papua sebanyak 17 kali," kata putra Papua pertama yang berhasil lulus dari Universitas Harvard ini.

"Saya secara pribadi sebagai anak Papua, maupun sebagai Staf Khusus Presiden yang membidangi daerah terluar salah satunya, juga berterima kasih kepada Pak Jenderal yang sejak dari masa jabatan sebagai Menteri ATR BPN, telah memberikan perhatian yang luar biasa untuk Papua. Di sisa waktu masa jabatan ini, kami siap meningkatkan sinergi dengan Kemenko Polhukam untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua, sejauh yang kita bisa," kata Billy menambahkan.