New York (ANTARA News) - Israel sama sekali tidak memiliki hak melarang Indonesia ikut serta dalam pengiriman Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan.Deputi Sekjen PBB, Mark Malloch Brown, kepada pers hari Jumat (18/8) di markas besar PBB di New York mengatakan bahwa hanya PBB lah yang berhak memutuskan siapa yang boleh maupun yang tidak boleh ikut dalam Pasukan Perdamaian dibawah bendera PBB."Hanya kami (PBB) yang memiliki kata akhir siapa yang dapat ikut dalam Pasukan Perdamaian. Dan pasukan ini akan kami kirim ke wilayah Lebanon, bukan ke wilayah Israel," Mark Malloch Brown menegaskan.Ketika ditanya apakah PBB sudah membicarakan keikutsertaan pasukan Indonesia dengan Israel, Brown mengatakan telah membicarakannya dengan Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni, ketika berkunjung ke markas PBB di New York. Duta Besar Israel untuk PBB, Dan Gillerman menyampaikan pemerintahnya keberatan apabila Indonesia dan Malaysia berpartisipasi dalam pasukan baret biru PBB. "Sulit bagi Israel untuk menerima pasukan dari negara yang tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," kata Gillerman seperti yang dilansir harian Washington Post, Jumat. Sejauh ini baru empat negara yang memberikan komitmen sepenuhnya untuk ikut ambil bagian dalam Pasukan Perdamaian PBB yaitu Indonesia, Malaysia, Bangladesh dan Nepal. Dari empat negara itu Indonesia, Malaysia dan Bangladesh tidak mengakui keberadaan negara Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. PBB masih belum memutuskan siapa dari keempat negara tersebut yang akan dikirim dalam gelombang pertama ke Lebanon Selatan dalam waktu 10 hari kedepan. Namun Brown memberi indikasi tentang kemungkinan Nepal dapat ikut dalam gelombang pertama, karena Nepal menawarkan satu batalyon yang baru saja menyelesaikan tugasnya di Sudan sehingga dapat dipindahkan lebih cepat ke Lebanon. Ketika ditanya apakah negara-negara Arab ada yang sudah memberikan komitmen untuk menyumbangkan pasukannya, Brown mengatakan belum ada, meskipun Maroko sudah memberi sinyal positif tentang keikutsertaannya dalam pasukan perdamaian. Brown menambahkan, banyak negara termasuk Maroko masih mempelajari konsep operasi dan pengaturan yang ditawarkan PBB. Duta Besar RI di PBB, Rezlan Ishar Jenie kepada ANTARA menjelaskan, salah satu keberatan negara-negara lain untuk ikut ambil bagian dalam Pasukan Perdamaian adalah mandat resolusi 1701 yang menyebutkan salah satu tugas Pasukan Perdamaian yang tergabung dalam UNIFIL adalah membantu tentara Lebanon untuk melucuti persenjataan kelompok bersenjata di wilayah Lebanon Selatan demi menghindari terulangnya peperangan. PBB juga masih terus membujuk negara-negara Barat untuk ikut ambil bagian dalam Pasukan Perdamaian PBB guna menyeimbangkan komposisi pasukan dari negara-negara Muslim dan Barat.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
