Kemenkominfo masuk jadi kementerian perdana berkantor di IKN Juli 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masuk jadi kementerian yang mulai berkantor secara perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

"Kami kan masuk jadi satu dari 10 kementerian yang bulan Juli harus ke IKN, dan kita sudah ada, sebanyak 49 orang yang akan berangkat ke sana," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu.

Budi mengatakan salah satu orang yang dipastikan mulai berkantor di IKN dari Kementerian Kominfo adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Tony Supriyanto.

Menurut dia, Dirjen PPI dikirim untuk menjadi salah satu orang yang bertugas di IKN karena harus memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi di IKN.

"Ini sesuai pertimbangan, karena banyak infrastruktur yang menyangkut telekomunikasi urusannya Pak Wayan. Direktorat Jenderal PPI yang ngurus di sana juga," kata Budi.

Dalam hal dukungan telekomunikasi di IKN, Kemenkominfo memastikan IKN memiliki konektivitas andal yang disediakan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Telkom Indonesia.

Budi mengatakan Telkom telah dipercaya sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang andal untuk IKN dan komitmen itu diperkuat dengan membangun infrastruktur pendukung lainnya.

Selain konektivitas, Telkom juga dipercaya untuk memberikan solusi penyediaan pusat data, penyelenggaraan IoT, dan e-goverment.

Untuk menguatkan layanan Telkom tersebut, Kemenkominfo juga menyiapkan dukungan konektivitas dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) apabila sewaktu-waktu terjadi kendala konektivitas di IKN.

BAKTI Kementerian Kominfo dalam menghadirkan konektivitas di IKN dipercaya Otorita IKN memberikan dukungan berupa backup untuk pusat komando atau command center IKN.

Konektivitas yang diberikan berasal dari Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) yang terletak di lima titik, yaitu titik Hunian Pekerja Konstruksi, Sumbu Kebangsaan, Hotel Nusantara, Bendungan Sepaku Semoi, dan PLTS IKN.

Sebelumnya, pada Selasa (19/3), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa saat ini ada 25 instansi kementerian atau lembaga yang sudah menyatakan siap pindah ke IKN.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pada prinsipnya semua ASN yang bekerja di instansi pusat bakal dipindahkan ke IKN.

Namun, menurut dia pemindahan itu bakal menyesuaikan dengan skala prioritas dan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PANRB.

"BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan oleh PPK agar sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria," tutur Haryomo saat konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa.

Adapun 25 instansi kementerian atau lembaga itu juga sudah mengajukan angka jumlah ASN yang akan dipindahkan. Dari 25 instansi itu, totalnya ada sebanyak 2.505 ASN yang diajukan pindah ke IKN.