Liberalisasi migas hancurkan kedaulatan energi

...negara harus melindungi dari campur tangan negara lain"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai liberalisasi minyak dan gas (migas) dapat menghancurkan kedaulatan energi nasional.

"Pemerintah harus menghentikan liberalisasi migas dan energi, justru negara harus melindungi dari campur tangan negara lain," kata Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Said mengatakan pemerintah Indonesia harus memproteksi ketersediaan migas dan energi dari campur tangan negara lain untuk kepentingan kelompok tertentu.

Said menegaskan PBNU mendukung pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dengan cara memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh Indonesia.

"Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati energi," ujar Said.

Wakil Ketua BP Migas Fahmi Harsandono Matori menyatakan pemerintah harus memprioritaskan tata niaga gas.

"Hal ini untuk menjaga keamanan pasokan kebutuhan domestik, daya jangkau konsumen, serta pertumbuhan ekonomi nasional," kata Fahmi.

Namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pembubaran BP Migas tidak menunjukkan keberpihakan terhadap negara asing.

"Justru karena tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat (maka dibubarkan," kata Mahfud.