BNPB utamakan peningkatan sistem peringatan dini berbasis masyarakat

Ketika mereka paham ancamannya, ketika mereka sudah paham bagaimana harus melakukan suatu tindakan, itu menjadi suatu bagian upaya peningkatan peringatan dini juga

Jakarta (ANTARA) - Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Afrial Rosya mengatakan sistem peringatan dini kebencanaan tidak selalu berupa instrumen canggih, melainkan juga bisa berupa pemahaman masyarakat yang baik terhadap situasi kebencanaan.

"Kalau berbicara tentang peringatan dini, kita lebih kepada penerapan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Jadi peringatan dini tidak diartikan melulu sebagai instrumen yang canggih," katanya dalam peluncuran Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Afrial menjelaskan sistem peringatan dini adalah bagaimana pemahaman dan pengetahuan kemampuan respons bencana dari masyarakat.

Ia mengemukakan empat komponen utama dalam konsep sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

"Pertama itu adalah pengetahuan risiko, yang kedua itu adalah pemantauan. Betul, ada monitoring dan pemantauan," ujarnya.

Adapun komponen ketiga, kata Afrial, adalah komunikasi dan diseminasi informasi yang harus dipahami oleh masyarakat. Keempat adalah bagaimana kemampuan respons masyarakat terhadap bencana.

Ia menyebut pada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki risiko bencana yang tinggi seperti di Sumatera Barat (Sumbar), pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

"Sejauh ini ketika pengaturan masyarakat itu semakin baik, itu sebenarnya menurut kami sudah suatu peringatan dini juga. Ketika mereka paham ancamannya, ketika mereka sudah paham bagaimana harus melakukan suatu tindakan, itu menjadi suatu bagian upaya peningkatan peringatan dini juga," tuturnya.

BNPB, kata Afrial, berperan dalam mengerjakan tiga dari empat komponen utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Adapun monitoring merupakan kewenangan lembaga terkait seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memiliki teknologi.

Meski demikian saat ini pihaknya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tengah berusaha memperkuat pusat pengendali operasi di daerah-daerah, guna memberikan diseminasi informasi yang lebih efektif kepada masyarakat.

"Ketika teman-teman atau masyarakat tidak paham apa yang harus dilakukan, menindaklanjuti, dan merespons peringatan dini yang ada, itu menjadi suatu malapetaka buat kita. Nah, bagaimana masyarakat harus merespons peringatan dini inilah yang salah satunya adalah melakukan simulasi, gladi, latihan yang seharusnya (dilakukan) terus menerus," kata Afrial.