Presiden : pemerintah segera evakuasi WNI "overstay"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan beberapa menteri untuk melakukan upaya pemulangan segera warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi yang overstay atau tidak memiliki izin tinggal dan bekerja dengan angkutan udara serta laut.

"Kemarin, 7 November 2013, para Menteri terkait telah saya instruksikan untuk secara serius menangani WNI yang "overstay" (WNIO) di Saudi Arabia," kata Presiden dalam akun twitternya yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan telah menugaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Politik hukum dan Keamanan Djoko Suyanto serta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menangani proses tersebut.

"Hari ini Menko Kesra, Menko Polhukam dan Menlu, mulai bekerja untuk melakukan semua langkah bagi evakuasi WNIO ke Tanah Air," tegasnya.

Presiden mengatakan terkait permasalahan WNIO yang tidak memiliki izin tinggal dan izin bekerja di Arab Saudi, maka pihaknya telah berulangkali mengirimkan surat kepada pemerintah negara tersebut namun tidak seluruh masalah dapat diselesaikan.

"Selama ini, kita sudah menangani dan meminta pemerintah Saudi Arabia melakukan kerja sama. Beberapa kali saya mengirim surat langsung. Sayang kerja sama yang Indonesia harapkan tidak sepenuhnya terwujud. Karena itu, diperlukan tindakan cepat untuk menangani WNIO tersebut," katanya.

Ia menambahkan,"di sisi lain, ketika pemerintah menyediakan pesawat yang kembali ke Indonesia setelah mengangkut jemaah Haji, WNI tidak mau menggunakannya. Mengingat jumlahnya mencapai delapan ribu orang, saya putuskan untuk segera dilakukan evakuasi (udara dan laut) agar segera kembali ke tanah air".

Pemerintah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Luar Negeri dan bila masih diperlukan tambahan akan digunakan dana cadangan yang ada.

"Biaya yang kita gunakan berasal dari anggaran Kemlu ditambah anggaran cadangan. Yang penting saudara-saudara kita segera kembali. Saya meminta untuk mengutamakan yang lanjut usia, perempuan, anak-anak dan yang tidak sehat. KBRI dengan jajarannya harus bekerja keras," tegasnya.