Sistem kaffalah harus dihapuskan. Pemerintah harus melakukan diplomasi bersama negara lain seperti Filipina, India, Srilanka dan Bangladesh untuk menekan Arab Saudi menghapus sistem ini,"
Jakarta (ANTARA News) – Migrant Care mendesak pemerintahIndonesia melakukan diplomasi bersama-sama negara-negara pengirim buruh migranagar mendesak Arab Saudi untuk mengakhiri sistem kaffalah yang dinilaimempersulit proses pembaruan dokumen bagi buruh migran tak berdokumen.
"Sistem kaffalah harus dihapuskan. Pemerintah harusmelakukan diplomasi bersama negara lain seperti Filipina, India, Srilanka danBangladesh untuk menekan Arab Saudi menghapus sistem ini," kata DirekturEksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sistem ini merupakan sistem yang berlaku bagi parapekerja rumah tangga di Timur Tengah. Anis menjelaskan, sistem kaffalahmemperbolehkan paspor TKI dipegang oleh majikan.
Majikan utama juga berwenangmemindahkan pekerjanya untuk bekerja pada majikan lain. Selain itu, sistem inimewajibkan pekerja yang akan pulang ke negara asalnya untuk mendapatkanpersetujuan dari majikannya terlebih dulu untuk mendapatkan legalisasi exit permit.
"Sistem kaffalah ini tidak lain sama dengan sistemperbudakan modern," katanya.
Di sisi lain, Migrant Care mendesak pemerintah Arab Saudiuntuk bertindak adil dengan memberi sanksi pada para majikan yang mempekerjakantenaga kerja yang tidak berdokumen.
"Tidak fair kalau yang jadi sasaran razia dan deportasiadalah mereka yang bekerja saja. Seharusnya mereka yang mempekerjakan juga harusdiperlakukan sama," katanya.
Dari total 101.067 TKI tidak berdokumen di Saudi Arabia, masih ada 77.061 orang yang terancam dideportasi karena tidak bisa menyelesaikan proses pembaruan dokumen hingga tenggat waktu akhir masa amnesti.
Tercatat hanya 17.306 orang yang berhasil mendapatkan dokumen ketenagakerjaan baru. Sementara sebanyak 6.700 orang yang mendapatkan exit permit untuk pulang ke Indonesia.
Pada 3 November 2013 merupakan batas akhir dari masa amnesti bagiTKI tak berdokumen untuk memperbarui dokumen keimigrasian. Sehari kemudian,pemerintah Arab Saudi secara resmi mengerahkan polisi dan petugas imigrasiuntuk merazia para TKI tak berdokumen resmi.(*)
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
