Presiden: partisipasi rakyat perkuat demokrasi

Nusa Dua (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat adalah satu dari empat kunci sukses untuk memperkuat demokrasi dalam masyarakat majemuk.

"Kita harus menciptakan suatu lingkungan di mana rakyat merasa turut berperan dalam (menentukan) kebijakan yang dikeluarkan. Di suatu negara dengan keberagaman budaya dan wilayah yang luas seperti Indonesia, hal itu membutuhkan sistem pemerintahan desentralisasi," kata Presiden Yudhoyono di Bali, Kamis.

Oleh karena itu, kata Presiden, salah satu reformasi utama dalam transisi demokrasi di Indonesia adalah pembentukan sistem pemerintahan desentralisasi.

"Pendekatan itu sangat penting, misal, dalam upaya untuk mengakhiri pemberontakan separatis yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa di Aceh. Pendekatan itu juga menjadi upaya kunci kami untuk mempromosikan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Presiden dalam pidatonya saat membuka Forum Demokrasi Bali (BDF) VI.

Pada kesempatan itu Presiden Yudhoyono berbagi pengalaman Indonesia untuk terus menjaga kelangsungan demokrasi pada bangsa yang terdiri lebih dari 300 kelompok etnis, 700 bahasa, beragam keyakinan dan 17 ribu pulau.

Selain partisipasi rakyat, Presiden Yudhoyono juga menyebut jaminan hak-hak konstitusi warga, penegakan hukum serta promosi tolerasi dan dialog antar kelompok yang berbeda sebagai pendekatan Indonesia untuk menjaga kelangsung demokrasi.

Ia menyebut hak konstitusi meliputi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap minoritas.

"Hak konstitusi bagi seluruh rakyat harus dijamin. Hak-hak ini meliputi kebebasan beragama, berekspresi, persamaan di muka hukum, non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kami memberi makna pada hak-hak ini, yang menjadi dasar dari hukum dan peraturan kami," katanya.

Pendekatan ketiga, kata Presiden, adalah penegakan hukum. "Hak asasi dari seluruh rakyat harus dihormati. Ini juga meliputi perlindungan hak asasi kelompok minoritas. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjamin keinginan mayoritas dan hak kelompok minoritas di konstitusi," kata Presiden.

Indonesia, kata Presiden, terus memastikan bahwa penghormatan dan persamaan hukum menjadi bagian intergral dari cara hidup bangsa Indonesia.

Pendekatan terakhir, kata Presiden, adalah promosi interaksi antar-kelompok untuk mendorong pemahaman bersama, tolerasi dan kohesi sosial.

"Kami harus mendorong dialog antar kelompok agama, etnis dan ekonomi-sosial. Sebagai hasilnya kami promosikan persahabatan dan resolusi damai dari sejumlah sengketa antar-mereka," katanya.

BDF kali ini yang bertema Konsolidasi Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk dihadiri oleh tiga kepala pemerintahan yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan PM Timor Leste Xanana Gusmao.