Fraksi DPRD Sulut minta pemerintah perhatikan UMP 2014

Intinya mengharapkan UMP tersebut dapat layak untuk kehidupan para buruh."

Manado (ANTARA News) - Sejumlah fraksi di DPRD Sulawesi Utara meminta pemerintah daerah setempat memberikan perhatian terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014.

Anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) Paul Tirajoh di Manado Rabu mengatakan, para buruh telah mendatangi DPRD tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi antara lain terkait dengan tuntutan kenaikan UMP.

"Intinya mengharapkan UMP tersebut dapat layak untuk kehidupan para buruh," kata Tirajoh pada rapat paripurna pandangan umum fraksi mengenai Raperda tentang penyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Sulut dan Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

Paul Tirajoh mengatakan, FPDS mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dapat memperhatikan penetapan UMP tahun 2014, yang wajar.

"UMP itu berdasarkan kepada kehidupan yang layak bagi pekerja di daerah itu," katanya.

Jhony Mantiri anggota Fraksi Partai Demokrat mengatakan, mengharapkan Pemprov Sulut dapat melaksanakan penetapan UMP yang benar-benar didasarkan kepada indikator komponen hidup layak (KHL), tingkat perekonomian dan inflasi.

Sementara Sherpa Menembu dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, mendesak pemerintah secepatnya menetapkan UMP provinsi tahun 2014.

Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang mengatakan, kemungkinan UMP Sulut akan diumumkan pada pekan depan.

"Tetapi kalau Dewan Pengupahan dalam melakukan kajian yang sangat cermat itu sudah selesai, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini diumumkan," kata Sarundajang.

Sinyo Sarundajang mengatakan, saat ini UMP Sulut yang nilainya sekitar Rp1,55 juta berada paling tiggi untuk tingkat regional pulau Sulawesi.

"UMP Sulut paling tinggi pada enam provinsi di Sulawesi," katanya

Terkait dengan kenaikan UMP itu, Sarundajang mengatakan, harus berpikir berimbang, dan Dewan Pengupahan pasti akan obyektif. (J009/G004)