Sebagai negara yang menghormati hak-hak dan `privacy`, tentu itu (penyadapan) suatu tindakan yang melanggar norma-norma pergaulan bangsa-bangsa,"Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai pemerintah Republik Indonesia seharusnya mengambil langkah-langkah tegas untuk menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap isu penyadapan yang dilakukan Australia.
"Sebagai negara yang menghormati hak-hak dan privacy, tentu itu (penyadapan) suatu tindakan yang melanggar norma-norma pergaulan bangsa-bangsa," ujar Akbar dijumpai seusai menghadiri pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, banyak pihak juga melakukan protes, tidak hanya terhadap Australia, namun juga Amerika Serikat yang dituding ikut melakukan praktik serupa.
Akbar menyatakan pentingnya membuktikan kepada Australia atas penolakan pemerintah Indonesia terhadap praktik penyadapan, apapun reaksinya nanti.
"Pemerintah tidak perlu ragu-ragu menyampaikan kekecewaanya, ketidaksukaannya, terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah Australia," kata dia.
Sebelumnya salah satu media massa Australia mengungkap aksi penyadapan yang dilakukan Australia melalui kedutaan besarnya, terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pemberitaan itu menuai kecaman dari berbagai pihak di tanah air.
Kementerian Luar Negeri RI telah meminta klarifikasi pihak Australia atas pemberitaan tersebut. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aksi penyadapan yang dapat merusak hubungan antar-negara tidak terulang di masa mendatang.(*)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
