MTI rekomendasikan tiga pendekatan penyelenggaraan angkutan lebaran

MTI pada tahun ini kembali menekankan pentingnya penanganan mudik dan balik lebaran dengan pendekatan sebagai penanganan masa puncak

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) merekomendasikan tiga pendekatan terkait penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024.

"Jadi memang extraordinary, tidak seperti hal yang biasanya di mana ada tiga penekanan strategi pengelolaan transportasi lebaran yang kami sampaikan kepada semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan transportasi lebaran," ujar Ketua Umum MTI Tory Damantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pendekatan pertama adalah pola perjalanan. Volume kendaraan yang tinggi mencakup peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan umum yang melakukan perjalanan mudik serta menyebabkan kemacetan yang parah dan memperpanjang waktu perjalanan.

Volume kendaraan yang meningkat juga dapat menyebabkan kelelahan pengemudi dan kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas. Selain itu, keamanan penumpang juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan kejahatan di tempat-tempat ramai yang menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas.

Pengaturan ruang dan waktu untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas saat mudik-balik Lebaran 2024. Pemberlakuan sistem yang terintegrasi antar regulasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perjalanan mudik, serta dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada penumpang dalam memenuhi persyaratan perjalanan yang berlaku.

Baca juga: MTI Kepri meminta Kemenhub sikapi kenaikan tarif kapal Batam-Singapura

Baca juga: MTI: Angka kecelakaan lalu lintas tahun 2023 naik 6,8 persen

Kedua adalah penanganan pola transportasi. Pengaturan frekuensi pilihan moda dan kapasitas layanan transportasi, termasuk kereta api, bus, dan kapal laut, guna memastikan ketersediaan yang memadai untuk memenuhi permintaan masyarakat selama periode Mudik-Balik Lebaran 2024.

Meskipun ada peningkatan dalam penyediaan transportasi umum dan pemilihan masyarakat menggunakan moda pribadi tetapi kepadatan dan keterbatasan kapasitas masih bisa menjadi masalah, terutama di stasiun, terminal, dan kendaraan itu sendiri.

Bagi sebagian masyarakat, biaya transportasi yang tinggi masih menjadi kendala untuk melakukan perjalanan mudik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi bagi masyarakat.

Ketiga adalah pola lalu lintas. Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang proaktif dengan pemantauan dan evaluasi real-time terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan transportasi, sehingga dapat mengambil tindakan cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan situasi saat Mudik-Balik Lebaran 2024.

Koordinasi dan integrasi antar instansi terkait penanganan arus mudik, termasuk antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan operator transportasi, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

"MTI pada tahun ini kembali menekankan pentingnya penanganan mudik dan balik lebaran dengan pendekatan sebagai penanganan masa puncak," kata Tory.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, masyarakat Indonesia bersiap untuk merayakan momen suci ini dengan berkumpul bersama keluarga tercinta sebagai bagian dari tradisi tahunan.

MTI telah mencatat perkembangan dan masalah pada Arus Mudik-Balik Lebaran yang berulang dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah dan seluruh pihak sektor transportasi.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi perlu memperhatikan perkembangan dan masalah ini secara cermat dalam perencanaan dan implementasi strategi untuk menangani Arus Mudik-Balik Lebaran 2024 agar dapat mengoptimalkan mobilitas sehingga dapat memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan bagi masyarakat serta mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Baca juga: MTI mendorong pemanfaatan 10 persen PKB untuk transportasi daerah

Baca juga: MTI dorong perbaikan pada kondisi keselamatan transportasi