"Beliau meminta agar hal itu tidak terulang, tidak ada lagi aksi penyadapan di masa depan," kata Juru Bicara Presiden Julian A Pasha di Jakarta, Rabu, terkait laporan media asing yang menyebut Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dan Australia di Jakarta dilengkapi dengan piranti penyadapan.
Menurut Julian, Presiden mengatakan bahwa aksi penyadapan itu tidak dapat diterima dalam hukuman persahabatan antar-negara yang berdasarkan kepercayaan.
Menanggapi pemberitaan tentang aksi penyadapan itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan nota protes terhadap negara-negara terkait.
"Duta besar negara terkait juga telah dipanggil," kata Julian.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menurut dia, juga telah melaporkan klarifikasi dari negara terkait tentang pemberitaan itu kepada Presiden.
Mengutip penjelasan Marty kepada Presiden, Julian mengatakan perwakilan negara terkait telah memberikan klarifikasi namun tidak secara khusus menyangkal atau membenarkan adanya aksi penyadapan.
Sebelumnya pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah tidak bisa bersikap lunak soal laporan penyadapan karena aksi penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan dan norma hukum internasional.
Menurut dia, pemerintah dapat melakukan pengusiran (persona non grata) terhadap sejumlah diplomat AS dan Australia.
Pemerintah, lanjut dia, juga dapat memanggil Dubes Indonesia untuk AS dan Australia bahkan bila perlu pemerintah menunda pengisian Dubes Indonesia untuk AS yang akan segera ditinggalkan oleh Dino Patti Djalal.
Menurut Hikmahanto pemerintah juga dapat memperkecil kekuatan kedutaan besar Indonesia di kedua negara itu.
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
