Kepala BPN diminta angkat pejabat yang jujur

Kami mendukung penuh langkah Kepala BPN untuk memilih tim yang bersih, kridibel, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme,"

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji diminta mengangkat pejabat di instansinya dari figur yang dikenal jujur dan bersih serta berkinerja baik.

Permintaan disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FFD), Saipul Anwar saat dihubungi pers di Jakarta, Selasa, terkait rencana pengangkatan sejumlah pejabat eselon I di BPN.

Saipul mengatakan, rencana pengangkatan pejabat untuk Sekretaris Utama bersama Deputi V BPN tersebut merupakan "tulang punggung" untuk membenahi permasalahan di BPN.

Dia mengibaratkan persoalan BPN seperti benang kusut yang harus diurai satu persatu. Saat ini, katanya, Kepala BPN tengah membenahi benang kusut tersebut.

"Namun, jika salah memilih orang, bukan tidak mungkin benang kusut tersebut tidak terurai, justru malah semakin kusut," katanya.

Menurut Saipul, penempatan orang luar dalam struktur tertinggi BPN-pun bukan pilihan bijak, karen mereka perlu kembali belajar memahami kondisi internal dan eksternal di BPN.

Dengan demikian, waktu untuk melakukan reformasi terhambat. "Kalau yang dipilih mereka yang pernah menjabat di lingkungan BPN tingkat provinsi, tidak perlu lagi beradaptasi. Mereka bisa langsung mengikuti langkah Kepala BPN," katanya.

"Kami mendukung penuh langkah Kepala BPN untuk memilih tim yang bersih, kridibel, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Saipul.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Muqowam, mengingatkan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPN di bawah komando Hendarman Supandji adalah melakukan reformasi agraria, baik dalam persoalan regulasi ataupun dalam pelaksanaan reformasi agraria itu sendiri.

"Pekerjaan itu akan berhasil jika pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Artinya, penjaringan pejabat harus berdasarkan pada kemampuan, kontribusi, dan prestasi," katanya.

Muqowam menyatakan keyakinannya Kepala BPN memahami dengan baik kesulitan dan hambatan dalam melakukan reformasi agraria, sehingga tidak akan mengusulkan nama orang yang salah kepada Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden Boediono.

"Saya menyarankan agar yang dipilih mengisi posisi pejabat eselon 1 harus dari orang dalam, memiliki kontribusi jelas dan memiliki prestasi serta anti korupsi," ujarnya.(*)