Ambon (ANTARA News) - Penjabat Gubernur Maluku Saut Sitomurong menegaskan, sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau KKN merupakan salah satu prasyarat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
"Kita semua menyadari bahwa daerah ini akan semakin maju dan masyarakatnya makin sejahtera apabila didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN," kata Saut di Ambon, Senin.
Penegasan Saut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku tentang penyampaian kata akhir fraksi untuk menyikapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) gubernur tahun anggaran 2012 yang dipimpin Ketua DPRD setempat, M. Fatani Sohilauw.
"Untuk itu, berbagai langkah telah kita jalankan baik melalui penyempurnaan kebijakan, penerapan sistem integritas aparatur, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian efektif pada birokrasi pemerintahan maupun perbaikan pengelolaan keuangan daerah, serta proses pengadaan barang dan jasa," kata Saut.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai peningkatan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Maluku, maka berbagai langkah yang sementara ini ditempuh adalah penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Pergub Maluku nomor 02/2010 tentang sistem pengendalian intern dan Keputusan gubernur nomor 301-a/2010, serta pergub nomor 14 tahun 2013 tentang perjalanan dinas bagi PNS.
Untuk itu pemerintah daerah akan mengoptimalkan satuan tugas sistem pengendalian intern seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan memanfaatkan para sarjana akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Menurut Saut, pihaknya juga akan memperkuat sistem informasi keuangan daerah dan mengoptimalkan sistem percepatan penyerapan anggaran dalam mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing SKPD.
Penyampaian kata akhir fraksi dari dewan terhadap LPJ gubernur tahun 2012 merupakan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah yang mencerminkan semangat kebersamaan, kemitraan dan transparansi dalam menyelesaikan LPJ
"Saya telah mencatat semua masukan dan koreksi serta rekomendasi, dan bagi saya bersifat konstruktif untuk membawa pemerintahan daerah yang lebih baik ke depan yang tercermin dari kinerja yang kita harapkan lebih optimal," tandasnya.
Kata akhir fraksi ini juga merupakan sikap politik dari dewan yang terhormat dan telah melewati tahap pembahasan oleh komisi-komisi serta menerima penjelasan dari SKPD dan hasil investigasi di lapangan oleh legislatif.
Sehingga berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi mencerminkan besarnya kepedulian dari dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di provinsi tercinta ini.
Penjabat gubernur ini juga sangat mengapresiasi komitmen dari pimpinan dan anggota dewan yang telah sungguh-sungguh mengawal jalannya pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah di daerah.
"Berbagai saran, pendapat dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi sungguh merupakan masukan yang berharga dalam proses implementasi program pembangunan daerah ini, sehingga akan menjadi catatan serta rekomendasi penting bagi kami untuk ditindak lanjuti," ujar Saut. (D008/Z002)
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013