"Untuk menekan biaya politik, kami dari DPD sudah memiliki konsep agar ke depan pilkada untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilakukan secara serentak," katanya di Pandeglang, Senin.
Demikian juga dengan pemilihan presiden, kata dia, gagasan DPD supaya bisa dibarengkan dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan kabuapten/kota.
"Jadi ke depan hanya ada dua masa pemilu, yakni pertama untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih anggota legislatif dan kedua pemilihan seluruh kepala daerah," katanya.
Yang terjadi saat ini, kata dia, untuk pilkada kalau dihitung secara kuantum hampir setiap minggu terjadi, dan pada setiap pilkada pemerintah harus mengeluarkan anggaran cukup besar.
Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan adanya euforia dan dinamika berkembang ketika pihak-pihak yang berkepentingan berbondong-bondong mendatangkan sumber pendanaan untuk "membeli suara".
Bambang juga menyatakan, memang ada alternatif lain untuk menekan biaya politik tersebut, ada juga wacana untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh anggota DPRD.
"Gubernur kan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, jadi sangat dimungkinkan dipilih oleh DPRD setempat, jadi oleh masyarakat," katanya.
Pewarta: Sambas
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
