DJPb Papua Barat: Realisasi pendapatan negara mencapai Rp323,53 miliar

Pendapatan APBN hingga Februari 2024 sudah 9,12 persen dari target sebanyak Rp1,68 triliun.

Manokwari (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Perwakilan Provinsi Papua Barat mencatat realisasi pendapatan negara periode Januari-Februari 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp323,53 miliar.

"Pendapatan APBN hingga Februari 2024 sudah 9,12 persen dari target sebanyak Rp1,68 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, di Manokwari, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa pajak dalam negeri memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap pendapatan APBN di Papua Barat maupun Papua Barat Daya sebanyak Rp241,69 miliar.

Pajak tersebut meliputi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp143,02 miliar, dan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp94,62 miliar.

"Pajak dalam negeri mempunyai andil sangat besar atas penerimaan APBN dari dua provinsi wilayah kerja DJPb Papua Barat," ujar dia.

Selain itu, kata Purwadhi, kinerja pendapatan negara juga disumbang oleh sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terealisasi sebanyak Rp80,69 miliar atau 29,32 persen dari target.

Kinerja PNBP ditopang oleh pendapatan badan layanan umum (BLU) sebanyak Rp17,89 miliar atau mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2023 hanya mencapai Rp5,28 miliar.

"Capaian PNBP didominasi pendapatan jasa kepelabuhan, dan pendapatan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL)," ujarnya.

Menurut Purwadhi, ada lima sektor yang memiliki kontribusi bagi pendapatan negara, yaitu administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran.

Dua dari lima sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi yaitu administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib 46,43 persen (year on year/yoy) serta konstruksi 79,33 persen (yoy).

"Karena proyek yang didanai oleh APBN maupun APBD sudah selesai tahun 2023, sehingga tidak ada lagi pekerjaan di tahun 2024," ujar dia.

Kemudian, kata dia lagi, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh positif 18,52 persen (yoy), sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 25,56 persen (yoy), serta industri pengolahan tumbuh 18,08 persen (yoy).

Kinerja positif ketiga sektor itu dipengaruhi adanya peningkatan aktivitas perdagangan, pertambangan, dan kegiatan pengolahan seperti industri migas, kayu lapis, kelapa sawit, dan semen yang menjadi penopang perekonomian.

"Jadi ada dua sektor yang terkontraksi dan tiga lainnya justru tumbuh positif," ujar dia pula.

Dia menerangkan sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib memiliki andil 31,51 persen terhadap penerimaan negara, disusul sektor perdagangan 13,67 persen, serta pertambangan dan penggalian 11,97 persen.

Selanjutnya, sektor industri pengolahan memberikan andil 11,30 persen dan sektor konstruksi 4,41 persen terhadap penerimaan negara di Papua Barat maupun Papua Barat Daya periode Januari-Desember 2024.
Baca juga: DJPb: Realisasi dana desa di Papua Barat Daya capai Rp629,69 miliar
Baca juga: DJPb Papua Barat: Penyaluran KUR mencapai Rp136,99 miliar