Damri usul 150 bus listrik lewat PMN dukung program pemerintah

Jumlah pengadaan atau penambahan bus listrik dalam usulan PMN tahun 2025, yang akan kami usulkan sekitar 150-an unit (bus listrik).

Jakarta (ANTARA) -
Perusahaan Umum (Perum) Damri akan melakukan penambahan 150 unit bus listrik melalui usulan penyertaan modal negara (PMN), untuk mendukung program pemerintah terkait penggunaan kendaraan listrik.

“Jumlah pengadaan atau penambahan bus listrik dalam usulan PMN tahun 2025, yang akan kami usulkan sekitar 150-an unit (bus listrik),” kata Corporate Secretary Perum Damri Chrystian R. M. Pohan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan sebanyak 16 perusahaan pelat merah mendapatkan PMN senilai Rp44,24 triliun di 2025, satu di antaranya yakni Perum Damri sebesar Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik.

Terkait usulan tersebut, Pohan mengatakan bahwa Perum Damri akan menggunakan dana PMN 2025 sebesar Rp1 triliun tersebut untuk peremajaan kendaraan antarkota dan daerah perintis serta pengadaan bus listrik.

Pohan mengatakan Perum Damri bakal terus menambah armada bus listrik sebagai upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi pemerintah sedang gencar mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Ia menuturkan bahwa saat ini Perum Damri memiliki armada sebanyak 2.000 unit yang tersebar di 44 cabang di seluruh Indonesia. Dari ribuan armada tersebut sebanyak 200 unit merupakan bus listrik, sedangkan sisanya merupakan kendaraan konvensional.

Dia menyebut bahwa bus listrik Damri saat ini telah beroperasi di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

“Bus listrik kan termasuk program pemerintah juga, jadi sebenarnya kami mendukung program pemerintah, terutama untuk support DKI. Transjakarta kan banyak, kami akan banyak ke sana sih. Tapi sebenarnya Damri kalau bus listrik tidak cuma melayani di sini (Jakarta), kami juga ada di Surabaya. di Bandung,” tutur Pohan.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan pengajuan PMN untuk 16 perusahaan pelat merah senilai Rp44,24 triliun di 2025. Pemberian PMN tersebut diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Rincian ke-16 PMN yang diusulkan Menteri BUMN pada APBN 2025 yaitu PT Hutama Karya (Persero) untuk Melanjutkan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III Rp13,8 triliun; PT Asabri (Persero) untuk Perbaikan Permodalan sebesar Rp3,6 triliun; PT Perusahaan Listrik Negara untuk Program Listrik Masuk Desa sebesar Rp3 triliun; PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG untuk Penguatan Permodalan Kredit Usaha Rakyat Rp3 triliun.

Kemudian, PT Pelni (Persero) untuk Pengadaan Kapal Baru sebesar Rp2,5 triliun; PT Biofarma (Persero) untuk Fasilitas Capex Baru sebesar Rp2,2 triliun; PT Adhi Karya (Persero) untuk Pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja sebesar Rp2,1 triliun; PT Wijaya Karya (Persero) untuk Perbaikan Struktur Permodalan sebesar Rp2 triliun.

Berikutnya PT LEN Industri (Persero) untuk Penyehatan Keuangan sebesar Rp2 triliun; PT Danareksa untuk Pengembangan Usaha sebesar Rp2 triliun; PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Pengadaan Trainset Baru Penugasan Pemerintah sebesar Rp1,8 triliun; ID Food untuk Modal Kerja dan Investasi Program Cadangan Pangan Pemerintah sebesar Rp1,6 triliun.

Selanjutnya, PT PP (Persero) untuk Penyelesaian Proyek Jogja Bawen dan KIT Subang sebesar Rp1,5 triliun; Perum Damri untuk Penyediaan Bus Listrik sebesar Rp1 triliun; Perum Perumnas untuk Restrukturisasi dan Penyelesaian Persediaan sebesar Rp1 triliun; dan PT Industri Kereta Api (Persero) untuk Pembuatan Kereta KRL sebesar Rp976 miliar.