Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan 12 perguruan tinggi negeri (PTN) vokasi dapat mengikuti program Penguatan Peran Pendidikan Tinggi Vokasi dalam Upaya Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (API Sarpras PTV).
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati menyatakan program ini bertujuan memfasilitasi Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) untuk mempercepat pengurangan emisi karbon serta menciptakan ketahanan perubahan iklim melalui sarana dan prasarana kampus.
“Kriteriannya tentunya kami akan melihat gagasan mereka untuk mewujudkan kontribusi nyata PTV dalam antisipasi perubahan iklim,” katanya di Jakarta, Kamis.
Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran untuk program ini total mencapai Rp130 miliar dengan Rp60 miliar di antaranya akan diberikan kepada 12 PTN yang masuk dalam tahap pertama.
Nantinya program API Sarpras PTV mencakup ruang lingkup belanja modal peralatan dan mesin (sarana), dan/atau belanja modal gedung, bangunan, serta kawasan (prasarana) yang ramah lingkungan dan mendukung transformasi perguruan tinggi menuju green campus.
“Kita menyediakan kurang lebih total Rp130 miliar. Nantinya kita bagi beberapa tahap, mungkin ini masih peluncuran yang pertama. Kita lakukan kurang lebih anggarannya sekitar Rp60 miliar,” kata Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Perguruan Tinggi Vokasi (KLSD) Muhammad Fajar Subkhan.
Fajar menjelaskan skema program tersebut yaitu pemerintah akan menyediakan bantuan berupa dana yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan sarana dan prasarana kepada PTV.
Bantuan itu diberikan bagi PTV yang telah melalui proses reviu penilaian pada pemenuhan kriteria penilaian yang didasarkan pada enam indikator sesuai UI GreenMetric.
Enam indikator penilaian yang dimaksud adalah kebijakan dan infrastruktur kampus, pengelolaan energi dan perubahan iklim, pengelolaan sampah, pengelolaan air, transportasi, serta bidang pendidikan dan riset.
Baca juga: Kemendikbudristek galakkan kembali lagu anak di masyarakat
Baca juga: Komisi X dukung Kurikukum Merdeka jadi kurikulum nasional
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024